jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyoroti masih ada kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tamgan (OTT) KPK.
Terbaru, OTT lembaga antirasuah itu menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2) malam, terkait dugaan tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Tiba di KPK, Gubernur Nurdin: Saya Lagi Tidur Dijemput
Menurut Emrus yang juga dosen di Universitas Pelita Harapan, kabar tersebut sangat memprihatinkan, di tengah upaya seluruh elemen bangsa menghadapi berbagai masalah akibat pandemi Virus Corona (COVID-19).
"Saya berhipotesis, ada yang salah dari sistem politik pilkada," ujar Emrus dalam keterangannya, Sabtu (27/2).
BACA JUGA: Kronologi Kecelakaan Maut di Magelang, Banyak Korban Jiwa
Direktur Eksekutif EmrusCorner ini kemudian menjabarkan secara singkat hal yang kemungkinan perlu diperbaiki dari proses pelaksanaan pilkada.
Yakni, terkait sistem rekrutmen bakal calon kepala daerah yang akan diusung partai politik dan politik panggung belakang terkait pilkada.
BACA JUGA: Polisi Membuka 3 Drum, Astaga Isinya
"Saya kira sudah sangat mendesak perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem politik pilkada untuk melahirkan solusi, agar pelaksanaan demokrasi pilkada lebih baik ke depan, pada 2024 mendatang," pungkas Emrus.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, belum bisa kami sampaikan. Tim masih bekerja, perkembangannya nanti kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," ucap Ali. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang