MANOKWARI - Selama ini KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) telah menerima 305 laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyalahgunaan dana yang terjadi di Provinsi Papua Barat. Dari jumlah tersebut,105 laporan telah ditelaah.
‘’Sejak KPK berdiri tahun 2004 sampai tahun 2012 ini,laporan dari masyarakat yang disampaikan ke KPK sudah cukup banyak,sebanyak 305 surat. Dan kita sudah telaah 105 laporan. Yang sudah ditindaklanjuti ke instransi berwenang,yakni ke Kejaksaan 26 laporan,kepolisian 4, BPK 9,Irjen dan pengawasan juga ada ke Mahkamah Agung dan ke Bawasda,’’ jelasa Wakil Ketua KPK,Zulkarnaen pada jumpa pers di Swiss-belhotel, Manokwari, Kamis (10/5).
Sebagian dari laporan tersebut lanjut Zulkarnaen juga telah di tindaklanjuti oleh KPK, baik oleh bidang pencegahan,penindakan. Namun,dari 305 laporan itu tak semuanya dikategorikan tindak pidana korupsi serta sebagian pengirim laporan tanpa diserta identitas yang jelas. ‘’Kalau ada dugaan tindak pidana,mesti ada identitas pelapor agar KPK dapat lebih mudah menindaklanjutinya,’’ imbuhnya.
Wakil Ketua KPK yang didampingi Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Ir Agus Raharja dan Sekda Papua Barat,Ir.M.L. Rumadas,MSi mengatakan,KPK tidak hanya melakukan penindakan,tapi juga berupaya agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Selama ini,menurut Zulkarnaen,KPK sudah beberapa k ali memeriksa beberapa pejabat dari Provinsi Papua termasuk juga oknum anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Papua Barat. Namun diakui,sampai sekarang belum ada kepala daerah asal Papua Barat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.‘’Namun pengembangan akan terus dilakukan terhadap laporan yang ada,’’ tandasnya.
Ia juga berharap agar dalam pengelolaan anggaran ini, SKPD dapat lebih terbuka. Perlu juga kejelian dari Inspektorat di daerah untuk melakukan pembinaan untuk mencegah tindak penyalahgunaan APBD.
Zukarnaen membeberkan.berdasarkan data yang diiperolehnya,hingga April 2012 jajaran Kejaksaan Papua sudah menangani 97 perkara tindak pidana korupsi,Polda Papua 41 perkara. ‘’Cuma kendala penyelesaian kurang cepat. Namun dengan koordinasi antara instansi penegak hukum,kasus-kasus tindak korupsi dapat diselesaikan,’’ ujarnya.
Soal rencana pembukaan kantor perwakilan KPK di daerah,menurut Zulkarnaen,untuk saat ini tidak akan dilakukan. Untuk menangani tindak pidana korupsi di daerah,KPK memperdayakan aparat hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan. ‘’Meski sebelumnya pembentukan perwakilan KPK di daerah ini sudah diusulkan,tapi tak disetujui oleh DPR,’’ tandasnya.
Sementara itu,Kepala LKPP,Ir Agus Raharja mengatakan,pemerintah harus berupaya keras untuk mencegah mencegah mark-up proyek pengadaan barang ataupun kebocoran dana dengan modus perjalanan dinas. Diminta masayrakat dapat mengawasi dan perlu keterbukaan dalam proses pelelangan barang dan jasa.
‘’Lelang harus terbuka dan transparan. Kalau terbuka,maka ini dapat memerangai. Juga untuk cegah,SPPD perlu mengawasan lebih jelas. Modus penyalahgunaan dana SPPD ini banyak cara termasuk memalsukan tiket pesawat dan lainnya,’’ imbuhnya.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kornel Sempat Minta Diajari Main Golf
Redaktur : Tim Redaksi