jpnn.com, JAWA TENGAH - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Universitas Diponegoro (Undip) bersinergi dalam memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mendapatkan akses pendanaan dari nank untuk memiliki rumah melalui skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government (ABCG).
ABCG merupakan skema hasil kolaborasi empat pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.
BACA JUGA: Kantor Cabang BTN Pluit Resmi Beroperasi Penuh
“Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jawa Tengah, Kamis (27/9).
Dalam skema ini, BTN merepresentasikan dunia usaha/ perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. KPR BTN Mikro yang telah dirilis sejak tahun 2017 lalu, adalah produk yang mengintegrasikan simpanan, pinjaman dan asuransi/ penjaminan dalam skala mikro.
BACA JUGA: Kredit Komersial BTN Capai Rp 38,14 Triliun
“Untuk menyentuh MBR, BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan,” kata Maryono
Menurut Maryono, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG.
BACA JUGA: BTN Pacu Ekpansi KPR di Jawa Timur
KPR BTN Mikro dengan skema ABCG bisa diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah. MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.
Adapun syarat-syarat lainnya dari calon debitur dalam pilot project ini adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun, penghasilan rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi atau senilai Rp 2,5 juta serta belum memiliki rumah dan tanah.
MBR yang sudah terverifikasi oleh Undip nantinya bisa membeli kavling di lahan seluas 1 hektar di desa Curug Sewu, Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal. Lahan seluas 1 hektar tersebut terbagi dalam 63 kavling, dengan luasan masing-masing 84 meter persegi dan didirikan bangunan maksimal seluas 36 meter persegi.
Sebagai wujud komitmen dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR melalui skim KPR BTN Mikro ABCG, Bank BTN telah menandatangani Nota Kesepahamandengan Pemkab Kendal dan Undip mengenai Pemenuhan Kebutuhan Rumah dan Lingkungan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR dengan kolaborasi ABCG di Kendal, Jawa Tengah.
“Jika pilot project ini sukses, kami akan menjajaki kerjasama dengan sekitar 30 pemerintah daerah atau kabupaten di seluruh nusantara dengan estimasi target penyaluran KPR BTN Mikro dengan skim ABCG untuk sekitar 2.000 unit," jelas dia.
Pada saat yang bersamaan Bank BTN meresmikan Kantor Wilayah VI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelumnya kantor cabang di wilayah jawa tengah berada di bawah pengawasan Kanwil II. Setidaknya Kanwil VI ini nantinya akan membawahi 649 outlet yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menurut Maryono Jawa Tengah memiliki potensi untuk berkembang luar biasa. Provinsi dengan jumlah penduduknya sekitar 34,2 juta jiwa (data BPS tahun 2017) memberikan peluang bagi berkembangnya sektor properti yang sangat prospektif bagi Bank BTN. Pemilihan Kendal sebagai pilot project dari KPR BTN Mikro dengan skema ABCG tidak lepas dari besarnya potensi wilayah di Jawa Tengah. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BTN Bidik Komunitas Kaum Wanita
Redaktur & Reporter : Yessy