JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) besutan Sutiyiso menjadi peserta Pemilu 2014 dianggap sebagai predator demokrasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar menyikapi keputusan KPU dan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan verifkasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014.
"Keputusan KPU yang tidak meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu jadi predator demokrasi," tegas Junisab.
Keputusan KPU tersebut, lanjut dia, sekaligus memberi pelajaran berharga bagi Bawaslu. "Berbagai temuan Bawaslu tehadap kejanggalan-kejanggalan kerja KPU dalam memverifikasi parpol ternyata tidak dapat diluruskan Bawaslu. Buktinya, menurut keputusan Bawaslu, PKPI pantas ikut Pemilu 2014. Tapi KPU tetap pada pada sikapnya PKPI tidak lolos.
"Padahal, jauh sebelum perseteruan ini terjadi, IAW sudah mendorong Bawaslu mengaudit kinerja KPU terkait sengkarut verifikasi faktual menyangkut verifikasi faktual Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol. Sebab, semakin terkuak, bahwa kinerja mereka sangat bertentangan terhadap aturan yang mereka buat sendiri dan terhadap rasa keadilan dalam berdemokrasi,” ungkap mantan anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu.
Atas kejadian itu, lanjut Junisab, sesungguhnya KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi. Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi oleh KPU dan terjadi tindak pembiaran oleh Bawaslu.
"Itu mendorong publik harus berhati-hati, karena KPU dan Bawaslu yang dibiayai oleh rakyat ternyata punya andil mematikan hak berdemokrasi rakyat yang tergabung dalam PKPI,” tegasnya.
Lebih lanjut IAW berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas etika penyelenggara Pemilu tidak turut serta membiarkan proses pembunuhan demokrasi rakyat yang tengah berlangsung saat ini.
"Kita sangat berharap DKPP menghentikan proses mematikan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU," harap dia. (fas/jpnn)
"Keputusan KPU yang tidak meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu jadi predator demokrasi," tegas Junisab.
Keputusan KPU tersebut, lanjut dia, sekaligus memberi pelajaran berharga bagi Bawaslu. "Berbagai temuan Bawaslu tehadap kejanggalan-kejanggalan kerja KPU dalam memverifikasi parpol ternyata tidak dapat diluruskan Bawaslu. Buktinya, menurut keputusan Bawaslu, PKPI pantas ikut Pemilu 2014. Tapi KPU tetap pada pada sikapnya PKPI tidak lolos.
"Padahal, jauh sebelum perseteruan ini terjadi, IAW sudah mendorong Bawaslu mengaudit kinerja KPU terkait sengkarut verifikasi faktual menyangkut verifikasi faktual Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol. Sebab, semakin terkuak, bahwa kinerja mereka sangat bertentangan terhadap aturan yang mereka buat sendiri dan terhadap rasa keadilan dalam berdemokrasi,” ungkap mantan anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu.
Atas kejadian itu, lanjut Junisab, sesungguhnya KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi. Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi oleh KPU dan terjadi tindak pembiaran oleh Bawaslu.
"Itu mendorong publik harus berhati-hati, karena KPU dan Bawaslu yang dibiayai oleh rakyat ternyata punya andil mematikan hak berdemokrasi rakyat yang tergabung dalam PKPI,” tegasnya.
Lebih lanjut IAW berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas etika penyelenggara Pemilu tidak turut serta membiarkan proses pembunuhan demokrasi rakyat yang tengah berlangsung saat ini.
"Kita sangat berharap DKPP menghentikan proses mematikan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU," harap dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duduk Satu Mobil, Luthfi-Djoko Kompak Bungkam
Redaktur : Tim Redaksi