JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih membuka peluang bagi partai politik (parpol) untuk melakukan perubahan terhadap daftar bakal calon legislatif (caleg) yang telah didaftarkan. Termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap nomor urut caleg.
Namun peluang yang diberikan KPU itu dinilai membukan celah bagi parpol untuk melakukan praktek transaksional dengan bakal caleg. Para parpol dikhawatirkan akan menjual nomor urut kepada penawar tertinggi.
"Kita yakin dalam proses perbaikan banyak transaksi uang. Banyak orang yang tadinya masuk top number jadi hilang karena ada proses politik uang sebelum jadi DCS (daftar calon sementara)," ujar Koordinator Nasional JPPR, M.Afifuddin kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Menurut Afifudin, praktik ini sebenarnya sudah banyak dilakukan pada pemilu-pemilu lalu. Modus ini, lanjutnya, muncul dari keinginan bakal caleg untuk mendapat nomor yang dianggap strategis alias nomor cantik.
Afifuddin khawatir praktik ini akan merusak kualitas anggota legislatif karena pencalonannya bukan berdasar kualitas tetapi mengacu besarnya uang yang disetorkan. "Kalau begitu, kader internal bisa kalah bila enggak ada uang. Begitu juga faktor kekerabatan bisa mengalahkan kader internal karena dekat ketua umum dan petinggi partai," sambung Afifuddin.
Diberitakan sebelumnya, ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan bahwa parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap daftar calon. Masa perbaikan mulai tanggal 9-22 Mei 2013 atau sebelum KPU menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).
Perbaikan yang dimaksud adalah melengkapi atau mengkoreksi dokumen pencalonan. Selain itu partai juga dapat merubah nomor urut serta menambah atau mengurangi jumlah bakal calon.
"Jadi boleh mengurangi dan menambah. Ketentuannya ada pada masa perbaikan dan belum sampai menjadi daftar calon sementara," kata Husni dalam jumpa pers di kantornya, kemarin. (dil/jpnn)
Namun peluang yang diberikan KPU itu dinilai membukan celah bagi parpol untuk melakukan praktek transaksional dengan bakal caleg. Para parpol dikhawatirkan akan menjual nomor urut kepada penawar tertinggi.
"Kita yakin dalam proses perbaikan banyak transaksi uang. Banyak orang yang tadinya masuk top number jadi hilang karena ada proses politik uang sebelum jadi DCS (daftar calon sementara)," ujar Koordinator Nasional JPPR, M.Afifuddin kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Menurut Afifudin, praktik ini sebenarnya sudah banyak dilakukan pada pemilu-pemilu lalu. Modus ini, lanjutnya, muncul dari keinginan bakal caleg untuk mendapat nomor yang dianggap strategis alias nomor cantik.
Afifuddin khawatir praktik ini akan merusak kualitas anggota legislatif karena pencalonannya bukan berdasar kualitas tetapi mengacu besarnya uang yang disetorkan. "Kalau begitu, kader internal bisa kalah bila enggak ada uang. Begitu juga faktor kekerabatan bisa mengalahkan kader internal karena dekat ketua umum dan petinggi partai," sambung Afifuddin.
Diberitakan sebelumnya, ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan bahwa parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap daftar calon. Masa perbaikan mulai tanggal 9-22 Mei 2013 atau sebelum KPU menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).
Perbaikan yang dimaksud adalah melengkapi atau mengkoreksi dokumen pencalonan. Selain itu partai juga dapat merubah nomor urut serta menambah atau mengurangi jumlah bakal calon.
"Jadi boleh mengurangi dan menambah. Ketentuannya ada pada masa perbaikan dan belum sampai menjadi daftar calon sementara," kata Husni dalam jumpa pers di kantornya, kemarin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Srikandi Hanura Bantu Siswa Berprestasi
Redaktur : Tim Redaksi