jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya ingin membuat peraturan lebih tegas dan keras bagi mantan narapidana yang ingin maju sebagai pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2017 mendatang.
Menurut Hadar, aturan lebih tegas sangat penting sehingga peristiwa gugatan bakal calon Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi pada pilkada 2015 lalu, tak kembali terulang.
BACA JUGA: Rp 100 Miliar untuk Jadi Gubernur
Sebab meski akhirnya Jimmy tetap dinyatakan tak memenuhi syarat, pelaksanaan pilkada Manado terpaksa ditunda sekian lama. Ini karena proses hukum yang diajukan Jimmy, sampai pada kasasi, hanya karena definisi yang kurang tegas terkait sebutan mantan narapidana.
"Sekali lagi kami ingin buat peraturan lebih tegas dan keras. Kemarin kan kesulitan pendifinisian, batasan terpidana, sudah selesai mantan terpidana itu seperti apa," ujar Hadar, Senin (18/4).
BACA JUGA: Nih, Orang-orang Hebat PDIP Berpotensi jadi Lawan Ahok
Menurut Hadar, akibat kalimat yang kurang tegas, ada perbedaan pengertian definisi. Terutama terkait batasan-batasan sejak kapan seseorang dapat menyandang status mantan narapidana.
Karena itu KPU kata Hadar mencoba bersikap lebih tegas dalam peraturan KPU yang baru, terkait pencalonan.
BACA JUGA: Kubu Rommy Minta Warga PPP Tak Terprovokasi
"Jadi kami pastikan harus betul-betul bebas murni, walaupun tidak dalam sel atau tahanan, atau tidak juga dalam bebas bersyarat. Jadi betul-betul sudah bebas murni. Sudah dapatkan suratnya. Supaya tidak mengalami kesulitan," kata Hadar. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Sudah Bidik Pemilu 2019
Redaktur : Tim Redaksi