JAKARTA - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman kampanye dinilai membatasi kebebasan pers. Hal ini terlihat dalam Pasal 46 PKPU 1/2013 yang mengatur sanksi pelanggaran aturan kampanye di media massa, termasuk pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
Namun komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizki, membantah anggapan bahwa komisinya berupaya melakukan pembredelan media massa lewat pasal itu. "KPU tidak ada niat sedikit atau secuil untuk melakukan upaya pembredelan dan ketentuan yang di Peraturan Nomor 1 khususnya Pasal 46," kata Ferry saat melakukan audiensi dengan anggota Dewan Pers di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).
Menurut Ferry, Pasal 46 huruf f mengenai sanksi pencabutan izin penyiaran dan penerbitan media massa akan dicabut dari PKPU 1/2013. Namun, sambungnya, penghapusan pasal tersebut akan dilakukan melalui sidang pleno.
Di hadapan anggota Dewan Pers, Ferry mengatakan bahwa Pasal 46 itu dibuat untuk menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang dilakukan partai politik. Sementara pelanggaran oleh media akan dikembalikan pada lembaga yang berwenang yaitu Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "Konsen kami adalah terhadap pelanggaran yang dlakukan parpol jadi tidak ada kaitannya dengan media,"ujarnya.
Untuk diketahui, Pasal 46 PKPU 1/2013 mengatur soal pemberian sanksi bagi parpol yang melanggar aturan kampanye di media massa. Berdasarkan pasal tersebut, sanksinya berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu, dan denda.
Sanksi lainnya adalah pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu, serta pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa KPK Berkali-Kali, Tamsil Nyaleg Lagi
Redaktur : Tim Redaksi