jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat pengawasan proses pemilu presiden (Pilpres) 2014 di luar negeri (LN). Rencananya, penyelenggara pemilu itu bakal mengirimkan sekitar tiga pengawas ke negara yang diprediksi paling tinggi potensi masalahnya. Yakni, Hongkong, Malaysia, dan Singapura.
Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya memang bakal mengirim pengawas ke tiga negara tersebut. Hal itu dilakukan karena ketiga negara ini memiliki WNI yang paling banyak, sehingga potensi masalahnya juga tinggi. "Kami sedang persiapkan," ujarnya.
BACA JUGA: Tegaskan PNS Harus Netral dalam Pilpres
Pengawas ini merupakan salah satu cara agar KPU tidak hanya mengandalkan laporan dari panitia pemilu luar negeri (PPLN).
"Tapi, karena jumlah tenaga terbatas kemungkinan hanya tiga negara saja," ujarnya ditemui di kantor KPU kemarin.
BACA JUGA: TNI Disiagakan Tindak Pengacau Pilpres
Untuk proses pemilu luar negeri yang berlangsung mulai kemarin (4/7), belum ada kendala berarti yang diterima KPU. Dia mengatakan, pada hari pertama pilpres luar negeri kebanyakan yang mulai nyoblos itu negara-negara di Timur Tengah. "Hingga siang ini (kemarin) belum ada laporan masalah," terangnya.
Terkait adanya informasi pelanggaran pada pilpres luar negeri, seperti curi start pemilu. Dia mengatakan, kasus tersebut sama sekali tidak ada. "Kami telah berupaya untuk mencari informasinya dan ternyata tidak benar," ujarnya.
BACA JUGA: Demi Jokowi-JK, Luhut Pantau Pergerakan TNI di Pilpres
Sementara itu Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, kalau memang ada masalah dalam proses peilpres luar negeri, pasti diketahui KPU. Kemungkiann pencoblosan itu dengan yang sistem drop box, bukan pencoblosan seperti biasa. "Kalau drop box dengan didatangi satu-satu mungkin saja," ujarnya.
Walau begitu, dia menyarankan agar temuan tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga, pemeriksaan bisa dilakukan pengawas penyelenggaraan pemilu tersebut. "Kami tidak memiliki kewenangan itu," tuturnya.
Soal persiapan pilpres 2014 di dalam negeri, Arief Budiman menambahkan jika pihaknya focus untuk memenuhi jumlah surat suara yang rusak dan kurang. Saat ini jumlah surat suara yang rusak dan kurang mencapai 590 ribu.
Namun, lanjut dia, KPU memastikan jika 590 surat suara tersebut telah digantikan, produksi selesai dan distribusi telah dilakukan. KPU saat ini hanya menunggu laporan surat suara sampai ke kota dan kabupaten. "Kalu dilaporkan sudah sampai, semua klir," terangnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih mengawasi jalannya Pilpres luar negeri. Namun, belum ada laporan terkait adanya pelanggaran atau masalah. "Kami akan terus mengawasi," ujarnya.
Menurut dia, kalau memang ada masalah pihaknya akan segera menanganinya. Apalagi, pilpres luar negeri memang potensi masalahnya tinggi, jaraknya yang jauh membuat pengawasan menjadi lebih sulit. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nilai Simulasi Tes CPNS Melalui CAT Jeblok
Redaktur : Tim Redaksi