jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku telah melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilu 2019 dan persiapan Pilkada Serentak 2020 pada Presiden Jokowi.
KPU juga menyampaikan fakta yang terjadi selama pesta demokrasi diselenggarakan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Kantor KPU Kabupaten Bogor Disatroni Maling, Ini Dia Pelakunya
"Kami juga menyampaikan fakta yang terjadi di penyelenggaraan Pemilu 2019, adanya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Dan kami menyampaikan beberapa usulan agar hal serupa bisa diantisipasi tidak terjadi lagi di pemilu berikutnya," ucap Arief.
Hal ini disampaikan Arief, didampingi komisioner KPU lainnya usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). KPU juga menyampaikan beberapa rekomendasi pada presiden.
BACA JUGA: KPU Ngotot Mantan Napi Koruptor Dilarang Maju di Pilkada
"Pertama, kami mengusulkan penggunaan e-rekapitulasi. Jadi, ini harus diubah di tingkat undang-undang sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan," ungkap Arief.
Jika selama ini KPU menggunakan e-rekapitulasi dalam Situng hanya sebagai bagian penyediaan informasi, tetapi tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu.
Berikutnya, KPU juga mengusulkan penyediaan salinan dalam bentuk digital. Pemilu 2019, KPPS harus menulis ratusan lembar agar seluruh peserta pemilu bisa memperoleh salinan hasil penghitungan.
Untuk itu, KPU mengusulkan agar hal itu diganti dengan penyediaan salinan dalam bentuk digital.
"Jadi nanti C1 plano yang sudah diisi KPPS dipotret, atau formulir C1 di-scan, lalu hasil scan atau hasil potret itu didistribusikan melalui jaringan elektronik ke seluruh peserta pemilu. Jadi itu nanti dianggap sebagai data atau salinan resmi," jelasnya.
Selain itu, KPU mengusulkan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sehingga pada saat pemilu berikutnya, pendataan pemilih tidak lagi mulai dari awal. Karena setelah Pilkada 2020, tidak ada pemilu sampai 2024.
"Atas meninggalnya penyelenggara pemilu, KPU sudah membuat kebijakan untuk memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia," tambah Arief.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam