Salah satu persyaratan yang dinilai KPU belum lengkap adalah terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. KPU meminta PKS untuk secara rinci menuliskan jenis kelamin pengurusnya dalam dokumen persyaratannya.
"KPU meminta rincian di daftar pengurus kita, itu mana yang laki dan perempuan," kata Wasekjen PKS, Budi Hermawan saat ditemui di gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/10).
Menurut Budi, PKS telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Tetapi memang tidak menuliskan jenis kelamin dalam daftar pengurus yang diserahkan sebagai persyaratan. PKS hanya menyertakan surat pernyataan bahwa di seluruh provinsi kepengurusannya telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan.
Hal ini membuat KPU kesulitan dalam melakukan verifikasi. Pasalnya KPU mengaku tidak bisa membedakan jenis kelamin pengurus berdasarkan nama saja.
"Terutama yang di luar Jawa. Mereka tidak bisa mengidentifikasi nama–nama itu laki-laki atau perempuan," terang Budi.
Selain itu ada juga masalah terkait domisili kepengurusan partai di tingkat kelurahan. KPU meminta PKS menyertakan surat bukti kepemilikan atau sewa atas alamat kantor partai.
"Kita sudah sampaikan bukti domisili dari kelurahan atau lembaga terkait di daerah yang bersangkutan, tapi diminta bukti sewa kantor di lokasi itu," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan adanya kekurangan terkait tanda tangan dalam SK kepengurusan. KPU mempermasalahkan penggunaan stempel tanda tangan dalam SK kepengurusan PKS.
"Kemarin kita sudah stempel basah. Tapi yang diminta stempel pakai pena. Yang kita pakai kemarin tanda tangan stempel. Asumsi kita selama itu basah itu asli kita keluarkan. Tapi di sini aturannya beda," paparnya.
Atas persyaratan yang belum lengkap, PKS akan segera melakukan perbaikan. Budi menargetkan, dua hari lagi partainya sudah bisa melengkapi syarat-syarat yang kurang.
"Kami menjadwalkan tanggal 10 itu akan selesai," pungkas Budi. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Siap Tanpa Koalisi
Redaktur : Tim Redaksi