BATAM - Imbas kurangnya guru di sejumlah SMA daerah hinterland di Batam membuat lima dari enam sekolah yang ada hanya bisa membuka jurusan IPS. Hanya SMAN 2 Batam di Pulau Belakang Padang yang membuka jurusan eksakta, sementara di sekolah lain krisis guru.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Batam, Muslim Bidin, enam SMA yang ada di pulau-pulau sekitar Pulau Batam itu adalah SMAN 2 di Belakangpadang, SMAN 13 di Teluk Sunti, SMAN 7 di Kasu, SMAN 11 di Pulau Buluh, SMAN 9 di Karas dan SMAN 6 di Air Raja. Jumlah siswa di enam SMA negeri itu di atas 1.000 orang.
"Semunya di daerah hinterland. Kalau dihitung, guru PNS kita kurang," ujar Muslim Bidin kepada Batam Pos, Selasa (1/1).
Namun Muslim tak menganggap kondisi ini dalam kategori krisis. Sebab, jumlah guru di kota masih cukup memadai. "Hanya penyebaran pemerataannya yang tidak seimbang," katanya.
Umumnya, kata Muslim, enam SMA di kawasan hinterland itu tidak memiliki guru eksakta untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan Biologi. Alhasil, lanjut dia, satu sekolah hanya memiliki 5 hingga 6 orang guru negeri. Pemko Batam pun terpaksa mengangkat guru honor walau langkah itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Larangan Pemda Mengangkat honorer.
Krisis guru di hinterland ini diperparah dengan kebijakan moratorium PNS oleh pemerintah pusat sejak dua tahun terakhir. Karena krisis ini juga, Muslim mengungkapkan, ada lima SMA lain kecuali SMA negeri 2 Belakangpadang yang hanya membuka jurusan IPS untuk siswanya.
"Kalau buka jurusan IPA, gurunya tidak ada. Laboratorium untuk praktikum juga belum memadai. Jadi yang dibuka hanya jurusan IPS," ujarnya.
Jumlah guru di Batam dari TK hingga SMA/SMK cukup memadai yakni 1.705 guru honor dan 2.300 guru negeri (PNS).
Sayangnya, banyak guru negeri enggan mengabdi di daerah hinterland dengan berbagai alasan. Tapi Muslim mengatakan rata-rata alasan mereka adalah keluarga yang umumnya tinggal dan bekerja di daerah mainland.
Lalu kenapa Pemko tidak tegas menempatkan para PNS ini di hinterland? Muslim berdalih secara teori seharusnya seorang PNS harus bersedia ditempatkan di mana saja.
"Tapi kita lihat juga, tidak mungkin suami di mainland lalu istrinya di pulau. Karena sebagian besar guru adalah ibu-ibu," katanya.(spt/jpnn)
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Batam, Muslim Bidin, enam SMA yang ada di pulau-pulau sekitar Pulau Batam itu adalah SMAN 2 di Belakangpadang, SMAN 13 di Teluk Sunti, SMAN 7 di Kasu, SMAN 11 di Pulau Buluh, SMAN 9 di Karas dan SMAN 6 di Air Raja. Jumlah siswa di enam SMA negeri itu di atas 1.000 orang.
"Semunya di daerah hinterland. Kalau dihitung, guru PNS kita kurang," ujar Muslim Bidin kepada Batam Pos, Selasa (1/1).
Namun Muslim tak menganggap kondisi ini dalam kategori krisis. Sebab, jumlah guru di kota masih cukup memadai. "Hanya penyebaran pemerataannya yang tidak seimbang," katanya.
Umumnya, kata Muslim, enam SMA di kawasan hinterland itu tidak memiliki guru eksakta untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan Biologi. Alhasil, lanjut dia, satu sekolah hanya memiliki 5 hingga 6 orang guru negeri. Pemko Batam pun terpaksa mengangkat guru honor walau langkah itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Larangan Pemda Mengangkat honorer.
Krisis guru di hinterland ini diperparah dengan kebijakan moratorium PNS oleh pemerintah pusat sejak dua tahun terakhir. Karena krisis ini juga, Muslim mengungkapkan, ada lima SMA lain kecuali SMA negeri 2 Belakangpadang yang hanya membuka jurusan IPS untuk siswanya.
"Kalau buka jurusan IPA, gurunya tidak ada. Laboratorium untuk praktikum juga belum memadai. Jadi yang dibuka hanya jurusan IPS," ujarnya.
Jumlah guru di Batam dari TK hingga SMA/SMK cukup memadai yakni 1.705 guru honor dan 2.300 guru negeri (PNS).
Sayangnya, banyak guru negeri enggan mengabdi di daerah hinterland dengan berbagai alasan. Tapi Muslim mengatakan rata-rata alasan mereka adalah keluarga yang umumnya tinggal dan bekerja di daerah mainland.
Lalu kenapa Pemko tidak tegas menempatkan para PNS ini di hinterland? Muslim berdalih secara teori seharusnya seorang PNS harus bersedia ditempatkan di mana saja.
"Tapi kita lihat juga, tidak mungkin suami di mainland lalu istrinya di pulau. Karena sebagian besar guru adalah ibu-ibu," katanya.(spt/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru tak Lagi Dibebani Membuat Silabus
Redaktur : Tim Redaksi