Senator Partai Hijau Australia Andrew Bartlett membantah dirinya merupakan politisi terbaru yang akan terlilit dalam krisis konstitusi terkait kelayakannya sebagai wakil rakyat. Dia baru saja dilantik menggantikan kolega partainya yang mundur karena kewarganegaraan ganda.
Secara terpisah High Court (setara Mahkamah Agung) kemarin memutuskan caleg Partai Liberal Hollie Hughes tidak bisa menggantikan koleganya mantan Senator Fiona Nash dari Partai Nasional.
BACA JUGA: Pria Asal Melbourne Hidup 8 Tahun Bersama Suku Mentawai
Pengadilan ini memutuskan Hughes terkena aturan konstitusi yang menyebutkan bahwa anggota parlemen tidak boleh merangkap di lembaga yang dibiayai negara.
Senator Bartlett diketahui masih bekerja di Universitas Nasional Australia saat menjadi caleg urutan kedua Partai Hijau di dapil Queensland dalam Pemilu tahun lalu.
BACA JUGA: Australia Melaju Ke Piala Dunia 2018
Namun dia membantah bahwa keputusan High Court terhadap Hughes memiliki kaitan dengan situasinya.
"Keputusan mengenai Hollie Hughes itu sama sekali berbeda dan tidak ada relevansinya dengan situasi saya atau situasi orang lain," kata Senator Bartlett kepada ABC.
BACA JUGA: Surat Pembebasan Imunisasi Dari Dokter Kini Dilarang di Victoria
Mantan pemimpin Partai Demokrat Australia tersebut berpendapat bahwa pekerjaannya universitas tidak bisa disamakan dengan "lembaga yang dibiayai negara", seperti yang tercantum dalam konstitusi.
"Pendapat hukum yang saya terima berulang kali selama bertahun-tahun sangat konsisten. Bekerja di universitas tidak pernah disamakan dengan lembaga yang dibiayai negara," katanya.
"High Court mengetahui sepenuhnya bahwa saya bekerja di universitas pada saat mereka mengumumkan keterpilihan saya ke Senat," tambahnya.
Senator Bartlett dinyatakan terpilih pekan lalu, menggantikan mantan Senator Larissa Waters yang memiliki kewarganegaraan ganda.
Pengadilan mendengar kemungkinan ada "masalah" dengan kelayakan Bartlett, namun tetap meloloskannya ke Senat atau Majelis Tinggi.Berlakukan ketentuan secara ketat
High Court kemarin memeriksa kasus Hughes, yang seharusnya menggantikan Senator Nash dari dapil New South Wales.
Dalam pemilu lalu, Hughes tidak terpilih karena perolehan suaranya tidak mencukupi. PM Turnbull pun lalu menunjuk Hughes ke posisi di Pengadilan Banding Administratif pada bulan Juni tahun ini, dengan gaji dari negara sekitar $ 179.000 per tahun.
Hughes tidak sedang dipekerjakan oleh Pemerintah saat kampanye pemilu tahun lalu, atau saat pada penghitungan ulang suara untuk mencari pengganti Senator Nash pada Jumat pekan lalu.
Namun High Court memutuskan karena Senator Nash diketahui tidak memenuhi jadi wakil rakyat pada Juli lalu, maka Pemilu 2016 itu secara teknis terus berlanjut sampai penghitungan ulang selesai pekan lalu. Artinya, periode tersebut mencakup periode ketika Hughes bekerja di lembaga yang digaji negara.
"Jelas saya kecewa, tapi saya menghormati keputusan High Court. Saya berharap dapat mewakili aspirasi keluarga pedesaan dan regional, terutama mereka yang memiliki anak kebutuhan khusus," kata Hughes dalam sebuah pernyataan.
"Saya akan melanjutkan advokasi atas nama mereka melalui Country Autism Network, dan juga melalui posisi saya di StreetWork dan Critical Window Foundation. Saya juga akan terus bekerja atas nama anggota dan pendukung Liberal di pedesaan dan regional, terus mempromosikan kebutuhan masyarakat pedalaman," katanya.
Pakar hukum Sydney University Professor Anne Twomey menilai keputusan High Court ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan dokumen konstitusi berusia 116 tahun itu secara "sangat ketat".
"Keputusan ini memberikan pesan kuat bagi anggota Parlemen bahwa High Court akan menerapkan ketentuan diskualifikasi tersebut secara ketat," kata Prof Twomey.
Pakar ini sebelumnya mengatakan status sebagai pegawai universitas tidaklah jelas, dan kelayakan (menjadi wakil rakyat saat berstatus pegawai universitas) dapat bervariasi tergantung institusinya.
Professor hukum konstitusi George Williams kemarin menyatakan dalam akun Twetternya: "Tentunya Andrew Bartlett sekarang akan dirujuk ke Pengadilan Tinggi.
Kedua akademisi ini sepakat bahwa Steve Martin, caleg lainnya dari Tasmania yang akan menggantikan Senator Jacqui Lambie (yang mundur karena kewarganegaraan ganda), ternyata juga tidak memenuhi syarat.
Steve Martin berada di urutan kedua dalam pencalegan Jacqui Lambie Network pada pemilu lalu namun menjabat Walikota Devonport.
Ada kemungkinan jabatan walikota masuk dalam ketentuan 'lembaga yang digaji negara' menurut Konstitusi, yang tentu akan mendiskualifikasi Martin sebagai calon pengganti Lambie.
Martin diperkirakan akan mengumumkan keputusannya apakah akan ikut penghitungan ulang hari ini, namun konferensi pers bersama dengan Lambie telah dibatalkan.
Dia menerima saran dari mantan pegawai Senat Rosemary Laing saat dia jadi caleg tahun lalu. Isinya, tidak mungkin jabatan walikota masuk dalam ketentuan konstitusi Pasal 44 tersebut.
"Hal ini karena councillor (pejabat pemkot) dipilih oleh para pemilih, mereka tidak ditunjuk oleh pemerintah eksekutif dan gaji mereka ditentukan oleh hak hukum sehubungan dengan jabatan mereka," demikian ditulis Laing.
Prof Williams mengatakan bahwa kasus Martin harus dirujuk ke High Court sebagai kasus untuk diuji.
Dia berpendapat masalah ini perlu diputuskan pengadilan.
"Apakah High Court sendiri yang berusaha menyelesaikannya seperti yang mereka lakukan dalam permasalahan Hollie Hughes, atau bisa dirujuk oleh Senat," kata Prof Williams.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernikahan Sesama: Penjual Kue dan Bunga Harus Diberi Pilihan