jpnn.com - jpnn.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dianggap lebih pro terhadap para pengembang raksasa. Pasalnya, dia tidak setuju dengan program DP nol rupiah yang diusung pasangan Anies-Baswedan.
"Ketidaksetujuan Menteri PUPR terhadap KPR tanpa DP karena Menteri PUPR itu lebih pro pada pengembang raksasa di Indonesia yang bangun rumah mewah dibandingkan pada masyarakat kecil yang tidak punya rumah dan hanya sewa di rumah petakan," jelas Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, Sabtu (25/2).
BACA JUGA: NU Ingatkan PKB soal Pemilih Agus Tak Suka Ahok
Menteri Basuki menyampaikan kritiknya terhadap janji kampanye Anies-Sandi tersebut usai peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, Jumat (24/2). Dia beralasan bahwa Bank Indonesia sudah jelas melarang kredit rumah tanpa uang muka alias DP.
Arief menilai alasan Basuki tersebut tidak kuat. Dia berpendapat bahwa aturan BI seharusnya mengakomodasi kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.
BACA JUGA: Golkar Tunggu Klarifikasi Mbak Titiek Soal Anies-Sandi
"Kalau dianggap melanggar aturan BI terkait KPR tanpa DP itu mah, gampang saja kok diubah aturannya. Peraturan kan semangatnya mengikuti perkembangan keadaan ekonomi dan sosial tidak boleh statis harus elastis dan dinamis," ungkapnya.
Diapun heran kenapa BI melarang KPR tanpa DP tapi memperbolehkan kredit tanpa agunan (KTA). "Padahal lebih beresiko KTA yang jor-joran dan banyak macet akhirnya meningkatkan NPL (kredit macet)," ungkapnya.
BACA JUGA: Golkar Sesalkan Langkah Titiek Temui Kubu Anies-Sandi
"Jadi kayaknya memang pejabat BI dan Menteri PUPR yang tidak setuju KPR tanpa DP betul betul anti sama kesejahteraan rakyat. Pak Joko widodo copot aja Menteri PUPR. Pasti di PUPR ada mafia yang bergentayangan sehingga pembangunan rumah murah lambat dan ke arah gagal," tambah Arief. (dka/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Bahas Strategi Tumbangkan Ahok dengan PWNU DKI
Redaktur & Reporter : Adil