jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk pengganti Jenderal Budiman yang diberhentikan sebagai KSAD.
Pangkostrad Letjen Gatot Nurmantyo dipromosikan untuk mengisi jabatan yang bakal lowong tersebut. Sementara itu, Budiman menyampaikan klarifikasi terkait sebab pemberhentiannya sebagai KSAD.
Penunjukan Gatot tertuang dalam Keppres nomor 36/TNI/2014 yang ditandatangani Presiden kemarin.
BACA JUGA: Inilah Tokoh yang Dorong Prabowo Tolak Hasil Pilpres
"(Positif) Pak Gatot Nurmantyo. Jadwal pelantikannya tergantung Presiden," ujar Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya saat dikonfirmasi kemarin. Hingga saat ini pihaknya belum menerima jadwal pelantikan Gatot.
SBY memilih Gatot dari tiga nama yang diajukan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Selain Gatot, ada nama Wakasad Letjen Muhammad Munir dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris.
Menurut Fuad, tidak ada alasan khsus SBY menunjuk Gatot sebagai KSAD. Ketiga perwira tinggi itu sama-sama memenuhi syarat menjadi KSAD. "Dari segi Intelektual, kepangkatan, pengalaman jabatan, lalu dari segi prestasi, semua sudah teruji. Makanya diajukan," tuturnya.
Hasil penelusuran Jawa Pos menunjukkan, di antara ketiga calon tersebut Gatot memiliki lebih banyak pengalaman. Terutama, sebagai kepala satuan territorial. Gatot dua kali menjadi Dandim, sekali Danrem, dan pernah menjadi Pangdam V Brawijaya. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman memimpin pasukan infanteri.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menepis sejumlah isu miring atas pemberhentian Budiman. Menurut dia, pergantian itu untuk kepentingan organisasi.
"Khususnya untuk regenerasi, karena Bapak Budiman sebentar lagi pensiun," ujar Moeldoko usai apel siaga Pemilu di Mabes AD kemarin. Budiman memang akan pensiun akhir September tahun ini.
Percepatan pergantian itu juga dinilai Moeldoko bukan hal yang luar biasa. Sebab, sebelumnya pernah terjadi hal serupa di tubuh TNI. misalnya LAksamana Soeparno yang diganti satu tahun sebelum masa pensiun atau Marsekal Subandrio yang pensiun delapan bulan lebih awal.
Senada dengan Moeldoko, Budiman juga membantah jika penggantian dirinya terkait dengan kepentingan politik. "Saya prajurit masih bisa tersenyum kan tandanya tidak ada masalah," ujarnya. Dia enggan berkomentar terkait pemberhentiannya yang diberitahukan lewat sambungan telepon.
Menurut dia, yang lebih penting sekarang adalah mengamankan pelaksanaan pilpres sebaik mungkin di sisa waktu jabatannya. Mantan Pangdam IV Diponegoro itu juga membantah jika pemberhentiannya akibat mengatakan jika SBY adalah kapal karam.
BACA JUGA: Pendataan Ulang K2 Tidak Terkait Pengangkatan
"Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Saya adalah kesatria, dan saya bukan tipe pengkhianat," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah isu miring mewarnai pemberhentian Budiman. Pengamat Militer Rizal Darma Putra mengungkapkan jika alasan pemberhentian Budiman sebagai KSAD adalah persoalan netralitas. Dia lebih condong untuk mendukung pencapresan Joko Widodo.
Rizal juga menyebutkan adanya informasi jika Budiman pernah mengikuti rapat dengan Jokowi terkait pencapresannya.
Sementara itu, pihak istana membantah tegas jika pencopotan Budiman terkait pilpres. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memberhentikan Budiman adalah yang bersangkutan sudah hampir memasuki masa pensiun, yakni pada September 2014.
BACA JUGA: Tak Keberatan Jokowi-JK Gaet Partai Pengusung Prabowo-Hatta
"Pergantian KSAD sesungguhnya telah dipertimbangkan beberapa waktu lalu mengingat pak Budiman akan memasuki masa pensiun," kata Julian kepada wartawan, kemarin.
Julian melanjutkan, proses awal pemberhentian Budiman berasal dari Panglima TNI Moeldoko. Dia menguraikan, Moeldoko terlebih dahulu mengusulkan pada Presiden terkait penggantian KSAD tersebut. Dan, Presiden menyetujui usulan tersebut dan telah menunjuk KSAD yang baru.
"Tentu usul pemberhentian atau penggantian tidak harus dilakukan pada tanggal saat pensiun seorang KSAD. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pilpres karena pergantian ini lebih sebagai proses regenerasi dalam pimpinan TNI,"ujarnya. (byu/ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhammadiyah Minta Jokowi Tak Diskriminatif
Redaktur : Tim Redaksi