jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Komite Peparnas kembali melakukan audiensi ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memaparkan kesiapan serta membahas beberapa isu strategis Pekan Paralimpik Nasional.
Audiensi ini memiliki tujuan untuk koordinasi antar lembaga dan kementerian, serta memberikan update mengenai pekerjaan yang telah dilakukan.
BACA JUGA: Pemerintah Izinkan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI, Asal...
Pembahasan meliput hal-hal teknis acara, seperti transportasi, detail peserta, struktur panitia besar, data pertandingan, linimasa acara, anggaran, lokasi-lokasi pertandingan, dan rundown acara.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan akan membantu koordinasi langsung dengan sebelas pemerintah daerah mengenai persiapan perwakilan atlet disabilitas.
BACA JUGA: Avanza Putih Melintas dengan Kecepatan Tinggi, Polisi Terus Mengejar, Lihat Tuh Barang Buktinya
“Sebagaimana diatur oleh undang-undang, para penyandang disabilitas memiliki hak untuk berolahraga. Lebih dari sekadar ajang olahraga, Peparnas merupakan ajang penguatan pemenuhan hak tersebut,” kata Jaleswari.
Jaleswari mengapresiasi kepada seluruh tim perwakilan K/L, khususnya Komite Paralimpiade Nasional Indonesia yang telah hadir di Jakarta dari Solo.
Audiensi ini telah menunjukkan komitmen nyata terhadap acara Peparnas yang telah menjadi amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2020.
Sebelumnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengesahan UU 08/2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU 04/1997 menandai era baru perubahan paradigma negara terhadap penyandang disabilitas dari paradigma charity based (belas kasihan) menjadi paradigma human rights based (paradigma hak asasi manusia).
Ketua Harian PB Peparnas XVI Doren Wakerwa menyampaikan bahwa ini pertama kalinya peparnas dipisahkan dengan PON.
"Karena itu, dibutuhkan semangat baru dalam pelaksanaanya,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum PB Peparnas XVI Rivo Manansang menyampaikan bahwa visi Peparnas ialah 'Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional XVI Untuk Mendukung Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera & Berkeadilan'.
"Ada empat klasifikasi atlet-atlet disabilitas yang akan berpartisipasi di Peparnas, yaitu atlet disabilitas daksa, grahita, netra, dan juga atlet disabilitas rungu wicara," katanya.
Atlet-atlet disabilitas akan berpartisipasi pada 12 cabang olahraga, angkat berat, atletik, boccia, bulu tangkis, catur, judo tunanetra, menembak, panahan, renang, sepak bola CP, tenis lapangan kursi roda, dan tenis meja.
Agar penyelenggaraan acara Peparnas berlangsung dengan lancar, panitia besar Peparnas memiliki rencana untuk mempekerjakan sekitar 193 panitia inti, 1.197 panitia daerah dan 2.034 panitia pelaksana.
Peparnas akan dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Dengan adanya pembagian dua zona penyelenggaraan, Kota Jayapura akan menyiapkan beberapa lokasi untuk cabang olahraga, di antaranya bulu tangkis, catur, judo tunanetra, sepak bola cp, dan tenis lapangan kursi roda.
"Sedangkan Kabupaten Jayapura akan menyiapkan lokasi untuk cabang olahraga atletik, menembak, panahan, renang, boccia, angkat berat, dan tenis meja," katanya.
Rivo juga menyampaikan adanya dua isu signifikan yang membutuhkan atensi lebih.
Pertama ialah kurangnya transportasi bus darat yang ramah disabilitas untuk atlet kursi roda pada 33 provinsi.
"Kedua isu koordinasi dengan pemerintah daerah, ada sebanyak sebelas provinsi yang belum memiliki perwakilan atlet disabilitas untuk acara Peparnas," kata Rivo.
Menanggapi isu pertama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Imam Sukandar menyatakan telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk mendukung kurangnya bus dan transportasi lainnya.
Dinas perhubungan akan memodifikasi bus-bus pascaPON dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan mengirimkannya ke provinsi yang membutuhkan.
"Telah disiapkan 484 bus yang akan dikirim menggunakan transportasi laut," kata Imam. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti