jpnn.com - JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan aksi buruh di depan gedung DPR hari ini untuk memastikan Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR bekerja. Sehingga mulai 1 Januari 2014 mendatang seluruh warga negara Indonesia yang membutuhkan jaminan kesehatan dari negara bisa terpenuhi.
"Waktu tinggal dua bulan lagi. Masalahnya hingga hari ini Peraturan Presiden dan Pemerintah tentang BPJS tersebut belum jelas. Bahkan Panja BPJS DPR sepertinya mati suri. Untuk itu, buruh berkewajiban mengingatkan bahwa jaminan asuran kesehatan warga negara itu harus berjalan sesuai dengan undang-undang," kata Said Iqbal, sebelum meninggalkan gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (21/10).
BACA JUGA: Demokrat Sarankan Ormas Bentukan Anas Ditutup
Buruh di seluruh Indonesia lanjutnya, harus peduli karena ini menyangkut jaminan kesehatan rakyat Indonesia.
Dikatakannya, pemerintah hanya ingin memberikan jaminan kesehatan kepada orang miskin dan tidak mampu sekitar 86,4 juta saja. "Padahal data sesungguhnya berjumlah 96,7 juta orang. Ini artinya ada sekitar 10,3 juta jiwa lagi kalau dia berobat akan ditolak," tegasnya.
BACA JUGA: Perindo Minta DPR Tolak Perppu MK
Belum lagi soal nasib guru honorer yang hanya menerima honor sekitar 200 ribu rupiah perbulan. Lalu pekerja pembantu rumah tangga. "Makanya KSPI meminta gaji mereka dinaikan 50 persen agar daya belinya tidak menurun," tegas Said Iqbal.
Kenaikan upah minimum 50 persen nasional menurut Said Iqbal merupakan hal yang wajar karena dasar penetapan upah minimum berdasarkan 60 item komponen hidup layak (KHL) sudah tidak relevan. "KHL itu harus diubah menjadi 84 item," tegasnya.
BACA JUGA: Hilmi Bantah Bicarakan Soal Daging Sapi dengan Mentan
Jika tuntutan buruh tidak dipenuhi pemerintah, maka akan dilakukan mogok nasional. "Kami tidak main-main untuk melakukan mogok nasional pada 28-30 Oktober 2013 tuntutan tidak dipenuhi. Proses perizinannya sudah kami sampaikan ke Mabes Polri," tegas dia.
Selain itu, Said Iqbal juga mengingatkan agar jaminan kesehatan warga negara ini tidak jadi komoditi politik dalam Pemilu 2014 mendatang. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Anggap Tuntas Isu Penculikan Prof Subur
Redaktur : Tim Redaksi