jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan tidak akan menurunkan buruh ke jalan secara besar-besaran pada Perayaan Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2021.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan hal itu dilakukan mengingat pandemi Covid-19 belum usai.
BACA JUGA: Jelang May Day, Menaker Ida Minta Pekerja Patuhi Protokol Kesehatan
"Kami tidak ingin menciptakan klaster baru," ujar Andi Gani dalam keterangan yang diterima, Jumat (30/4).
Menurutnya langkah ini adalah bukti bahwa buruh punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama, bukan hanya 'jago' demo.
BACA JUGA: Pesan Sultan Jelang Peringatan May Day 2021
"Akan ada kegiatan sebagai pengganti aksi turun ke jalan," kata dia.
Andi Gani menyebutkan pada May Day, dia akan memimpin langsung delegasi dari KSPSI datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia juga akan memimpin delegasi ke Istana Negara untuk menyerahkan Petisi May Day 2021.
Selain itu, akan ada penyerahan bantuan alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer untuk tenaga kesehatan dan masyarakat.
"Jam 11.00 WIB kami akan ke MK, tentunya ini terkait dengan pembahasan UU Omnibus Law. Sekitar jam 12.00 WIB kami ke Istana Negara, saya sudah berkomunikasi intens dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menyerahkan Petisi May Day 2021," bebernya.
Andi Gani menjelaskan, Petisi May Day berisikan tuntutan dan harapan buruh terutama soal Omnibus Law.
"Kondisi buruh di masa pandemi, dan Tunjangan Hari Raya (THR)," ujar Andi Gani.
KSPSI juga membatasi dan mewajibkan swab antigen bagi delegasi yang akan mengawal May Day.
Buruh wajib juga menunjukkan bukti tes dan semua buruh KSPSI memegang teguh dan patuh protokol kesehatan.
"Ini bukti bahwa buruh KSPSI punya kepedulian dan empati tinggi terutama kepada masyarakat agar Covid-19 tidak semakin memburuk di Indonesia. Kami bisa melihat di India, ketika sudah turun sekarang naik drastis dengan jumlah yang sangat luar biasa," jelasnya.
Di berbagai daerah, lanjut Andi Gani, KSPSI akan menurunkan delegasi ke kantor gubernur, bupati dan wali kota di masing-masing daerah.
Terkait THR, Andi Gani mendesak pemerintah memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang menunggak pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja.
"Sampai saat ini masih ada perusahaan yang mencicil THR dari tahun 2020. Sampai hari ini belum ada sanksi apapun," tegasnya. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia