JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan debat politik yang dipertontonkan saat memutus kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna DPR sama sekali tidak bermutu. Aksi anggota dewan itu dianggap bentuk pembodohan terhadap rakyat.
"DPR hanya bisa mempertontonkan sikap ekstrim. Pihak yang menginginkan BBM naik sangat ekstrim menaikan harga BBM, sementara pihak lain juga memperlihatkan eksrimnya dengan cara menolak habis-habisan," kata Andrinof Chaniago, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (4/7).
Fakta tersebut menurut dosen Universitas Indonesia itu menunjukkan kualitas politikus kita belum memadai. "Siapa yang mampu membodohi rakyat itu yang menang. Kualitasnya tidak ada. Beda dengan politikus Amerika Serikat, yang diadu kualitas makanya menangnya tipis dan kalahnya tipis," ungkap Andrinof.
Mestinya kedua belah pihak harus menampilkan prilaku yang normal dan tidak usah ekstrim karena apapun keputusan mereka pada akhirnya rakyat juga akan menanggung beban sosial dan ekonominya.
"Secara filosofi, apa pun kebijakan yang diambil, harus untuk membangun keadaan ke arah yang lebih baik. Menaikan harga BBM secara ekstrim pasti terjadi peningkatan arus kas. Tapi secara bersamaan menimbulkan masalah yang rumit juga. Berarti kebijakan tersebut tidak ada manfaatnya," ungkap dia.
Karena itu, secara kelembagaan keputusan tersebut boleh diklaim sebagai keputusan DPR. Tapi bagi fraksi-fraksi yang tempo hari menolak harga BBM naik harus tetap konsisten mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut, ujar Andrinof.
"Yang kita saksikan malah ada menteri dari kader Parpol menolak kenaikan harga BBM minta jatah untuk membagikan BLSM. Walau dengan berat hati mestinya itu harus tetap diawasi," tegasnya. (fas/jpnn)
"DPR hanya bisa mempertontonkan sikap ekstrim. Pihak yang menginginkan BBM naik sangat ekstrim menaikan harga BBM, sementara pihak lain juga memperlihatkan eksrimnya dengan cara menolak habis-habisan," kata Andrinof Chaniago, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (4/7).
Fakta tersebut menurut dosen Universitas Indonesia itu menunjukkan kualitas politikus kita belum memadai. "Siapa yang mampu membodohi rakyat itu yang menang. Kualitasnya tidak ada. Beda dengan politikus Amerika Serikat, yang diadu kualitas makanya menangnya tipis dan kalahnya tipis," ungkap Andrinof.
Mestinya kedua belah pihak harus menampilkan prilaku yang normal dan tidak usah ekstrim karena apapun keputusan mereka pada akhirnya rakyat juga akan menanggung beban sosial dan ekonominya.
"Secara filosofi, apa pun kebijakan yang diambil, harus untuk membangun keadaan ke arah yang lebih baik. Menaikan harga BBM secara ekstrim pasti terjadi peningkatan arus kas. Tapi secara bersamaan menimbulkan masalah yang rumit juga. Berarti kebijakan tersebut tidak ada manfaatnya," ungkap dia.
Karena itu, secara kelembagaan keputusan tersebut boleh diklaim sebagai keputusan DPR. Tapi bagi fraksi-fraksi yang tempo hari menolak harga BBM naik harus tetap konsisten mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut, ujar Andrinof.
"Yang kita saksikan malah ada menteri dari kader Parpol menolak kenaikan harga BBM minta jatah untuk membagikan BLSM. Walau dengan berat hati mestinya itu harus tetap diawasi," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Getol Bongkar Century, Bamsoet Merasa Diincar
Redaktur : Tim Redaksi