jpnn.com - JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mendorong agar kepolisian memeriksa Dirut AirNav terkait jatuhnya Pesawat Trigana Air beberapa hari lalu.
Pasalnya, radar di Bandara Sentani, Jayapura, sejak dibeli hingga saat ini disebut-sebut tidak dioperasikan. Sehingga bukan tidak mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan.
BACA JUGA: Curiga DPR Kaburkan Kasus Korupsi Victoria Securities
"Temuan Centre For Budget Analysis (CBA) tentang dugaan radar di Jayapura yang tidak berfungsi, pantas diapresiasi. Polri harus menghargai peran serta masyarakat, dengan segera mengusut Dirut AirNav," ujar Neta, Selasa (25/8).
Menurut Neta, pemeriksaan juga perlu dilakukan karena di beberapa bandara juga disebut-sebut ada radar yang penggunaannya melebihi teknis usia pemakaian. Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, sudah di atas 30 tahun. Padahal usia teknis radar hanya 15 tahun.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Tuding Kemenag Menganggu Kekhusyukan Ibadah Haji
"Ini kelalaian yang bisa menjadi bencana nasional. Polri harus segera meminta keterangan Dirut Perum AirNav, sebagai BUMN yang menangani sistem radar dan navigasi udara sipil nasional. Demi keselamatan 160 ribu penumpang per hari di Bandara Soetta, Polri harus bergerak," ujarnya.
Neta mengemukakan pandangannya, semata-mata demi keselamatan ribuan penumpang yang setiap hari menggunakan jasa penerbangan. Apalagi akibat banyaknya kecelakaan pesawat di Indonesia, Amerika Serikat sudah melarang perusahaan penerbangan Indonesia melayani rute ke Negeri Paman Sam tersebut. Kini Indonesia dalam katagori dua, yang artinya banyak kecelakaan.
BACA JUGA: Begini Awal Mula Bu Jenderal Calon Bos KPK Masuk Polwan
"Jangan tunggu sampai pesawat asing mengalami kecelakaan di Indonesia gara-gara layanan navigasi yang tidak becus. Jangan tunggu sampai Indonesia dikucilkan dunia, hanya karena navigasi menjadi 'bancakan' pejabat," ujarnya.
Neta mengungkapkan, dari penelusuran IPW diduga radar yang tidak beroperasi bukan hanya di Jayapura. Namun juga diduga di daerah lain. Menurutnya, kalau masih ada biaya perawatan untuk radar yang tidak beroperasi, masalahnya justru akan bertambah parah.
Selain itu, Neta juga menilai jika kualitas pelayanan Perum AirNav tidak ditingkatkan, maka kedaulatan udara sekitar Kepulauan Natuna akan sulit direbut dari Singapura.
Sebagaimana diketahui kedaulatan udara di daerah yang masih merupakan wilayah Indonesia tersebu, dikuasai Negeri Singa tersebut sejak tahun 1946 lalu.
"Bayangkan saja, presiden mau ke Pulau Batam, minta izin dulu ke Air Traffic System (ATS) Singapura. Padahal presiden ke negerinya sendiri, kok minta izin ke Singapura. Di mana kedaulatan kita. Tapi kalau kualitas manajemen AirNav seperti ini, sungguh mengecewakan," ujar Neta.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Jenderal Calon Bos KPK Ini, Lembut tapi Menakutkan
Redaktur : Tim Redaksi