JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mendukung aksi Presiden Susilo Bambang Yushoyono (SBY) yang mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu memang tepat untuk menguasai peluang bisnis dan meningkatkan pendapatan negara.
Namun menurut mantan General Manager PT Indosat itu mengatakan, kebijakan mendorong BUMN untuk ekspansi keluar negeri tidak bisa diberlakukan secara keseluruhan. Kata dia, sebagian perusahaan pelat merah perlu dikuatkan dulu di tingkat domestik untuk dijadikan modal melakukan ekspansi.
"Kita tidak mempermasalahkan manajemen BUMN-nya, tapi lebih kepada kebijakan pemerintah. Pak SBY kan sempat bicara itu, salah satunya meminta BUMN berekspansi ke Myanmar. Saya kira untuk ekspansi, demi menguasai sumber daya dan menguasai peluang bisnis. Saya kira itu hal yang bagus-bagus sajalah," kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).
Menurut Marwan, BUMN yang bergerak di sektor komunikasi bisa didorong untuk melebarkan sayapnya. Namun, untuk sektor pertambangan seperti Aneka Tambang (Antam) perlu dipertimbangkan karena melakukan eksploitasi di dalam negeri lebih menguntungkan dibanding di luar negeri.
"Yang jadi masalah, jangan sampai penguasaan tambang di domestik itu dikuasai asing. Jadi, BUMN tidak dominan karena gara-gara mengejar ke sana (luar negeri)," katanya.
Marwan mengatakan sebaiknya Pemerintah memerkuat dulu BUMN di dalam negeri dan tidak menyerahkan perusahaan asing seperti Freeport untuk menguasai tanah Papua yang kaya akan emas dan tembaga di Papua. Dengan begitu kata dia, perusahaan milik negara akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Saya cenderung, sikap pemerintah itu adalah menjadikan BUMN jadi tuan rumah di negeri sendiri dulu dengan memperkuatnya di dalam negeri. Setelah dominan menguasai pasar dan peluang dalam negeri, barulah nanti merambah ke luar negeri," pungkasnya. (awa/jpnn)
Namun menurut mantan General Manager PT Indosat itu mengatakan, kebijakan mendorong BUMN untuk ekspansi keluar negeri tidak bisa diberlakukan secara keseluruhan. Kata dia, sebagian perusahaan pelat merah perlu dikuatkan dulu di tingkat domestik untuk dijadikan modal melakukan ekspansi.
"Kita tidak mempermasalahkan manajemen BUMN-nya, tapi lebih kepada kebijakan pemerintah. Pak SBY kan sempat bicara itu, salah satunya meminta BUMN berekspansi ke Myanmar. Saya kira untuk ekspansi, demi menguasai sumber daya dan menguasai peluang bisnis. Saya kira itu hal yang bagus-bagus sajalah," kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).
Menurut Marwan, BUMN yang bergerak di sektor komunikasi bisa didorong untuk melebarkan sayapnya. Namun, untuk sektor pertambangan seperti Aneka Tambang (Antam) perlu dipertimbangkan karena melakukan eksploitasi di dalam negeri lebih menguntungkan dibanding di luar negeri.
"Yang jadi masalah, jangan sampai penguasaan tambang di domestik itu dikuasai asing. Jadi, BUMN tidak dominan karena gara-gara mengejar ke sana (luar negeri)," katanya.
Marwan mengatakan sebaiknya Pemerintah memerkuat dulu BUMN di dalam negeri dan tidak menyerahkan perusahaan asing seperti Freeport untuk menguasai tanah Papua yang kaya akan emas dan tembaga di Papua. Dengan begitu kata dia, perusahaan milik negara akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Saya cenderung, sikap pemerintah itu adalah menjadikan BUMN jadi tuan rumah di negeri sendiri dulu dengan memperkuatnya di dalam negeri. Setelah dominan menguasai pasar dan peluang dalam negeri, barulah nanti merambah ke luar negeri," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejak 2006, Antam Langganan Penghargaan Internasional
Redaktur : Tim Redaksi