jpnn.com - JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mensahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol, membuat kubu Aburizal Bakrie percaya diri.
Mereka merasa semakin yakin sebagai kubu yang paling berhak mendaftarkan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.
BACA JUGA: PBNU: Kalau Ada Aktor Intelektual, Jahat Sekali
Bendara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengapresiasi putusan yang telah dibuat majelis hakim PN Jakut yang diketua Lilik Mulyadi itu. Keputusan itu menurutnya langsung berlaku meski ada upaya banding dari kubu Munas Ancol maupun Kemenkumham.
"Maka, yang berhak menandatangi pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak mendatang adalah ketua Umum ARB (Aburizal Bakrie) dan Sekjen Idrus Marham hasil Munas Golkar Bali," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, Jumat (24/7).
BACA JUGA: Kubu Agung Segera Daftarkan 249 Balon Kada
Dia juga menambahkan, keputusan pengadilan tersebut juga menghukum Agung Laksono dan Yasona Laoly wajib membayar secara tanggung renteng denda kepada ARB sebesar Rp 100 miliar.
"Juga otomatis memberikan hak pada Munas Golkar Bali untuk menempati kantor DPP Partai Golkar di Slipi yang selama ini diduduki secara tidak sah oleh oleh kubu Munas Ancol," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Baru 4 Bulan jadi Kapolda Bali, Ronny Ditunjuk jadi Dirjen Imigrasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menang di PN Jakut, Bamsoet: Alhamdulillah, Kubu Ancol Jangan Ngeyel yaa
Redaktur : Tim Redaksi