jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk bertemu membahas angkutan umum berbasis aplikasi online, Kamis (11/8).
Pertemuan ini diharapkan bisa menyelaraskan antara pengoperasian angkutan berbasis online seperti Grab Car, Uber dan Go Car dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
BACA JUGA: Listrik Sempat Padam, AP II Perbaiki Layanan di Terminal 3 Bandara Soetta
Sesjen Kemenhub Sugihardjo menegaskan, Kemenhub sangat mendukung penggunaan teknologi informasi (IT) di sektor transportasi umum. Menurutnya, penggunaan aplikasi online merupakan sebuah keniscayaan.
“Melalui pertemuan ini kami coba mencari masukan dari aspek regulasi, dunia usaha, akademisi maupun pengamat. Kalau kita mikirnya kepentingan masing-masing pasti tidak akan ketemu. Tapi mari berfikirnya adalah bagaimana kita memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
BACA JUGA: Tiket KA Eksekutif, Bisnis Hanya Rp 17 Ribu, Mau?
Sugihardjo menjelaskan, yang menjadi persoalan bukan pada aplikasi online-nya, tapi bagaimana perusahaan angkutan berbasis aplikasi online menjalankan bisnisnya.
“Kami sudah memberikan dua pilihan kepada perusahaan aplikasi online. Kalau tetap memilih sebagai aplikasi provider ya harus kerja sama dengan perusahaan angkutan resmi. Sebagiannya memilih jadi perusahaan angkutan umum. Ya silahkan bentuk koperasi,” tuturnya.
BACA JUGA: Terminal 3 Bakal Didukung People Mover dengan Biaya Rp 1,1 triliun
Pemerintah, sambung Sugihardjo, tidak akan masuk ke urusan bisnis to bisnis, tapi hanya mengatur dari sisi regulasinya agar ada kesetaraan.
“Contoh, Grab bekerja sama dengan taksi resmi. Silakan. Jadi pemerintah tidak masuk ke bisnis to bisnisnya. Pemerintah hanya mengatur dari sisi regulasi agar ada kesetaraan (dengan angkutan yang ada seperti taksi, dsb) sehingga iklim usaha menjadi sehat,” tandasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terminal 3 Bandara Soetta Beroperasi, Diyakini Akan Meningkatkan Jumlah Turis
Redaktur : Tim Redaksi