jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali melakukan serap aspirasi dengan berbagai stakeholder dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Serap aspirasi kali ini bertujuan memperkuat hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT yang dilakukan Kemnaker bersama kementerian atau lembaga lainnya.
BACA JUGA: Pemerintah Segera Ajukan Hasil Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU PPRT ke DPR
"Melalui serap aspirasi ketiga ini, kami ingin memperdalam, memberikan penguatan dan masukan agar RUU ini benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, Kamis (11/5).
Sekjen Anwar mengatakan serap aspirasi ini juga diharapkan mencerminkan meaningful partitipation atau partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU PPRT.
BACA JUGA: Daftar Inventarisasi Masalah RUU PPRT Mulai Dibahas, Wamenaker Sampaikan Hal Ini
"Ini upaya kami menyusun undang-undang ini dari berbagai perspektif sehingga diharapkan tidak ada yang luput dari pengaturan, sebelum kami ajukan ke DPR RI," terangnya.
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi masukan dari berbagai pihak terhadap RUU PPRT.
Menurutnya, masukan-masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dari stakehokder agar RUU PPRT benar-benar memberikan kepastian perlindungan kepada pekerja rumah tangga dan semua pihak yang diatur dalam RUU tersebut.
"Semangatnya agar semua pihak yang diatur dalam undang-undang ini mendapatkan perlindungan," kata Dirjen Haiyani. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi