“Apa yang dilakukan oleh PPI Jerman merupakan respon kegusaran warga negara, yang mungkin saja di antara mereka merupakan konstituen dari rombongan Komisi I yang berangkat ke Jerman. Mereka melakukan kontrol perilaku dan cara kerja sebagian anggota DPR dan Setjen DPR yang bermasalah,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Monitoring Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Ronald Rofiandy, menjawab JPNN di Jakarta, Jumat (27/4).
Kendati demikian, Ronald mengatakan, kunker tak perlu dihapuskan. Hanya saja, imbuh dia, diperlukan pembenahan desainnya serta lebih selektif. Isunya, kata dia, adalah manajemen data collecting, misalkan salah satunya untuk kepentingan riset penyiapan naskah akademik suatu Rancangan Undang-undang (RUU).
“Terkadang memang dibutuhkan observasi langsung ke lapangan dan studi perbandingan. Bukan sekedar diprogramkan saja, tapi juga berjalan secara efektif dan efisien,” kata Ronald.
Problemnya, kata dia, adalah aktivitas dari observasi dan studi perbandingan selalu dimaknai harus berkunjung atau melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar negeri.
Menurut Ronald, dengan adanya teknologi informasi, sudah sangat membantu dan tak perlu ada mobilitas tertentu. Selain itu, karena kepentingannya adalah riset, maka akan lebih relevan yang melakukan aktivitas studi perbandingan adalah individu yang bekerja sebagai peneliti, bukan anggota DPR. “Dalam konteks ini adalah peneliti yang ada di unit pendukung DPR, yaitu P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi),” kata Ronald.
Seperti diketahui, Anggota DPR harus menelan rasa malu saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di luar negeri. Rekaman aksi protes itu bisa dinikmati publik secara luas karena diunggah ke salah satu situs jejaring sosial YouTube.
Rekaman video tersebut diawali tayangan kedatangan para anggota dewan beserta rombongan di Bandara Tegel, Berlin, Senin (23/4). Kemudian, berlanjut pada kegiatan pertemuan dengan WNI di Kantor KBRI Berlin. Di acara itulah, aksi penolakan para aktivis PPI dilakukan.
Saat sesi dialog, wakil mahasiswa dari PPI dan PCI NU di Jerman meminta waktu untuk berbicara. Meski tetap dengan sikap yang tenang, dua wakil mahasiswa tersebut bergantian menyampaikan sejumlah kritik pedas terhadap kegiatan kunker dan menutupnya dengan pernyataan sikap.
Salah satu yang disorot adalah efektivitas sekaligus transparansi kegiatan para anggota dewan yang beberapa di antaranya membawa serta keluarganya. "Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara sepeser pun," ujar wakil mahasiswa dalam tayangan YouTube itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alex Noerdin Janjikan Jakarta Aman
Redaktur : Tim Redaksi