JAKARTA---Budaya saweran membangun gedung rupanya tak hanya terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Di lingkungan kepolisian juga begitu. Namun, saweran bukan berasal dari warga per warga melainkan dari pengusaha.
Salah satu kantor polsek yang dibantu pembangunannya disetori duit pengusaha adalah Mapolsek Tamalate Polda Sulselbar. Polsek ini menerima bantuan dana pembangunan Rp 1,8 miliar dan dibangun di atas lahan seluas 1.411 meter persegi.
Pengajar sekaligus ahli ilmu kepolisian UI Dr Bambang Widodo Umar menilai sumbangan itu tidak sepantasnya. "Sebab polisi sudah menerima dana yang cukup besar hingga hampir Rp 30 triliun," katanya.
Mantan reserse yang pernah gagalkan pembajakan pesawat Garuda (1972) ini menganggap janggal dana dari pengusaha itu. "Motivasinya apa - Apalagi kalau jumlahnya sampai miliaran. Tentu harus ada transparansi," kata Bambang.
Polda Sulselbar harus bisa menjelaskan asal muasal dana dan peruntukkannya. "Ini faktor profesionalitas dan independensi. Polisi harus berada di semua golongan. Kalau ada sumbangan dari swasta seperti itu, akan timbul pertanyaan masyarakat," kata purnawirawan Kombes ini.
Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pihaknya sudah menerima informasi pembangunan Polsek Tamalate itu. "Memang ada hibah dari pengusaha, tapi itu sumbangan yang tidak mengikat," katanya.
Polri, dalam hal ini, tidak menerima dana itu untuk orang per orang. "Semuanya digunakan untuk sarana dan prasarana gedung. Bukan hadiah atau gratifikasi," kata mantan Kapolres Pasuruan Jawa Timur itu.
Polda Sulselbar juga sudah diperintahkan membuat laporan tertulis untuk pertanggungjawaban. "Asas-asas transparansi tetap dipegang. Yang jelas, Polri memang tidak boleh membela kepentingan golongan tertentu, harus mengayomi semuanya," katanya. (rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Sembako Mulai Edan
Redaktur : Tim Redaksi