jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengambil langkah cepat mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampak El Nino yang berpotensi meluas.
Fakhiri meminta seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar potensi bencana dapat ditekan sejak dini.
BACA JUGA: Gubernur Fakhiri Ingatkan Kafilah MTQ Korpri Jaga Nama Baik Papua
Hal ini ditegaskan Fakhiri saat menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Papua terkait kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan dampak el nino di Aula Lukmen Gedung Negara Dok V Jayapura, Rabu (26/8).
Gubernur Fakhiri menegaskan Papua memiliki potensi kebakaran hutan yang cukup besar, terutama menghadapi kondisi cuaca panas dan kering hingga November.
BACA JUGA: Gubernur Papua Ajak Seluruh Pihak Terus Bergerak Sejahterakan Masyarakat
Karena itu, kata dia pemerintah tidak boleh menunggu kebakaran terjadi baru mengambil tindakan.
“Saya minta kepala daerah agar koordinasi dan kolaborasi jangan terputus. Papua punya potensi kebakaran yang luar biasa. Koordinasi awal harus tetap dilakukan secara intens, semua kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda,” tegas Fakhiri.
BACA JUGA: Isu Tambang Ilegal Hebohkan Papua Tengah, Warga Pertanyakan Aktivitas WN China
Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta masyarakat.
Pencegahan, kata dia menjadi prioritas agar Papua tidak mengalami bencana kebakaran hutan seperti yang terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Fakhiri mengingatkan Papua saat ini juga tengah mendorong pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian. Kondisi tersebut harus diikuti dengan cara pembukaan lahan yang aman agar aktivitas pertanian tidak justru menjadi pemicu kebakaran.
“Kita sementara membuka lahan untuk kegiatan pertanian. Jangan sampai kegiatan itu menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat, pemerintah daerah hingga pelaku usaha tidak lagi menggunakan cara membakar dalam membuka lahan. Menurutnya, masih banyak metode lain yang dapat digunakan tanpa menimbulkan risiko kebakaran.
“Dalam pembukaan lahan jangan dengan cara membakar. Kalau bisa dikubur, jangan sampai terjadi kebakaran hutan di Provinsi Papua,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, Fakhiri juga meminta dukungan TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan kekeringan.
Fakhiri menyebut kesiapan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam penanganan apabila kebakaran maupun kekeringan terjadi di lapangan. Termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan.
“Kita membutuhkan teman-teman TNI-Polri karena ada water cannon. Di samping kesiapan TNI-Polri sebagai garda terdepan, apabila terjadi kekeringan dan masyarakat membutuhkan air, bisa juga digunakan untuk membantu pemerintah,” katanya.
Fakhiri berharap langkah tersebut tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi menjadi pola koordinasi yang terus berjalan hingga ancaman kebakaran dan kekeringan dapat dikendalikan.
Ia menegaskan koordinasi tidak boleh berhenti pada tingkat provinsi. Setiap kepala daerah harus mampu membangun komunikasi cepat dengan Forkopimda masing-masing sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Lebih lanjut dia mengatakan periode panas hingga November harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah di Papua. Jika langkah pencegahan tidak segera dilakukan, kebakaran yang awalnya terjadi di satu wilayah berpotensi berkembang menjadi persoalan lintas kabupaten dan kota.
Karena itu, pemerintah saat ini mulai memetakan potensi dan sumber-sumber yang dapat menjadi pemicu kebakaran, termasuk aktivitas pembukaan lahan.
“Kita mengambil langkah cepat dan berkolaborasi. Jangan sampai kita tergadai dengan kejadian-kejadian di kabupaten dan kota yang sama. Kalau muncul, kita harus sama-sama menanganinya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha, ikut bertanggung jawab mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Bagi Gubernur Fakhiri, pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu kebakaran terjadi dan baru mengerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkannya.
“Sebagai kepala daerah, gubernur dan semua pihak, tidak boleh lagi ada pembakaran lahan,” pungkas Fakhiri. (rhs/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompol Yulianto Terluka Saat Penggerebekan Gudang Uang Palsu di Tangsel
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti