jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa langkah cepat Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 tidak diikuti oleh pembantu-pembantunya di kabinet.
Bamsoet, panggilan akrabnya, lantas menyoroti berbagai persoalan terkait pandemi Covid-19.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ancaman FPI, Jokowi Diminta Copot Erick Thohir, Begini Reaksi Fahri Hamzah
Dia menjelaskan bahwa anggaran penanganan Covid-19 sudah tiga kali mengalami kenaikan. Yakni dari Rp 405 triliun, menjadi Rp 677,2 triliun, dan terakhir Rp 905 triliun.
Bamsoet menegaskan perubahan tiga kali atau meningkat hampir 100 persen itu tentu target alokasinya sudah ada, tetapi dia mempertanyakan pelaksanaan di lapangan.
BACA JUGA: Pak Jokowi Ditanya nih, Berani Enggak Copot Pak Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani?
"Kalau sesuai dengan yang diharapkan presiden kemarin tidak perlu marah-marah," kata Bamsoet dalam diskusi Adaptasi New Normal di gedung parlemen, Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Bamsoet, mungkin saja penyebab presiden marah karena alokasi dana yang besar itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jokowi Diminta Tiru Bu Risma, Ini Nama Menteri yang Perlu Diganti, Kami Kejar!
"Sehingga rakyat yang menunggu akibat PHK, menunggu bantuan langsung tunai, menunggu bantuan sembako, itu terlambat," jelasnya.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini menambahkan termasuk pula bantuan kesehatan yang penggunaannya masih sangat kecil.
"Termasuk juga perlindungan sosial yang dialokasikan Rp 23 triliun, ini harusnya tidak ada lagi keributan soal tarif listrik karena di sini sudah dapat untuk diskon listrik, dana desa, ada juga kartu pra kerja dan lain-lain," katanya.
Bamsoet mengatakan seharusnya sudah tidak lagi dorongan untuk pengadaan sembako.
Itu seharusnya menjadi bantuan tunai langsung kepada rakyat dengan data yang lebih akurat.
Dengan demikian, lanjut Bamsoet, rakyat bisa membelanjakan dana bantuan yang diperoleh secara tunai itu ke pasar-pasar tradisional.
"Sehingga ada perputaran ekonomi di tingkat bawah, ada perubahan ekonomi di masyarakat," paparnya.
Menurutnya, jika bantuan sembako, yang makmur adalah pemilik-pemilik pabrik, minyak goreng, mie instan, importir beras, sarden, cornet dan sebagainya.
"Itulah yang sedang menikmati dari apa yang terjadi dalam pandemi ini. Jadi sudah harus diubah," katanya..
Tidak hanya itu, Bamsoet juga menyatakan seharusnya dengan alokasi Rp 123,4 triliun untuk usaha mikro kecil menengah, tidak ada lagi keluhan-keluhan di tingkat pengusaha UMKM.
Baik itu keluhan untuk membayar cicilan kreditnya ataupun beban bunganya, karena harusnya sudah ada dalam perencanaan pemerintah.
Karena itu, Bamsoet kini mendesak agar anggaran tersebut direalisasikan dan diimplementasi sehingga dapat mengurangi keresahan publik di bawah.
"Karena kalau sudah menyangkut urusan perut, ini bahaya. Sehinggaa perlu langkah-langkah," kata mantan ketua DPR itu.
Bamsoet memahami presiden tampak galau karena yang dibayangkannya semua program ini berjalan dengan baik, tetapi di tingkat menteri-menterinya tidak terlaksana dengan benar.
"Jadi, langkah cepat presiden belum diikuti dengan langkah cepat para pembantu-pembantunya," kata Bamsoet.
Bamsoet juga mengatakan seharusnya pula ada berkah yang bisa dipetik di balik musibah. "Harusnya bisa karena setiap musibah pasti ada terselip kandungan berkah di sana," ujarnya.
Dia mencontohkan, misalnya dengan kemajuan teknologi dan pandemi ini masyakarat dipaksa untuk kreatif. Pandemi telah memaksa masyarakat manfaatkan secara maksilmal kemajuan teknologi yang ada.
"Jadi ke depan peluang bagi para UMKM, bagi anak muda kita adalah bekerja dari desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ini yang sekarang dikerjakan oleh kaum milenial," ungkapnya. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy