JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Deding Ishak meminta pemerintah segera menghentikan kecenderungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi sekolah tinggi kejahatan. Menurutnya, kecenderungan ini mengindikasikan bahwa hubungan negara dengan warganya tidak berjalan baik.
"Lapas akhir-akhir ini menunjukkan perubahan fungsi jadi sekolah tinggi kejahatan. Ini artinya hubungan negara dengan warga negaranya belum tertata secara baik," kata Deding Ishak, dalam acara Dialog Pilar Negara "Kerusuhan di Lapas dan Integritas Negara", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/7).
Deding menjelaskan pergeseran fungsi Lapas itu disebabkan karena lemahnya manajemen pengelolaan, minimnya anggaran, dan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga binaan. Hal itulah yang memicu konflik hingga terjadi peristiwa di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Golkar itu menilai kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta hanyalah permukaan dari gunung es terhadap permasalahan yang terjadi di Lapas. "Kondisi yang sama juga terjadi dihampir seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Hanya saja masih bisa diredam," kata Deding.
Khusus bagi terpidana korupsi, narkoba dan teroris, Deding setuju diperberat hukumannya. "Tapi jangan eksekutif yang menambah hukuman yang sudah diputus pengadilan," harap dia.
Deding mengungkapkan korban PP 99 tahun 2012 itu tidak hanya napi korupsi, narkoba dan teroris. "Ratusan warga binaan di Lapas Malang yang semestinya sudah dikembalikan ke masyarakat juga tertunda. Padahal kasusnya trafficking," ujar anggota DPR dari Provinsi Jawa Barat itu. (fas/jpnn)
"Lapas akhir-akhir ini menunjukkan perubahan fungsi jadi sekolah tinggi kejahatan. Ini artinya hubungan negara dengan warga negaranya belum tertata secara baik," kata Deding Ishak, dalam acara Dialog Pilar Negara "Kerusuhan di Lapas dan Integritas Negara", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/7).
Deding menjelaskan pergeseran fungsi Lapas itu disebabkan karena lemahnya manajemen pengelolaan, minimnya anggaran, dan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga binaan. Hal itulah yang memicu konflik hingga terjadi peristiwa di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Golkar itu menilai kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta hanyalah permukaan dari gunung es terhadap permasalahan yang terjadi di Lapas. "Kondisi yang sama juga terjadi dihampir seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Hanya saja masih bisa diredam," kata Deding.
Khusus bagi terpidana korupsi, narkoba dan teroris, Deding setuju diperberat hukumannya. "Tapi jangan eksekutif yang menambah hukuman yang sudah diputus pengadilan," harap dia.
Deding mengungkapkan korban PP 99 tahun 2012 itu tidak hanya napi korupsi, narkoba dan teroris. "Ratusan warga binaan di Lapas Malang yang semestinya sudah dikembalikan ke masyarakat juga tertunda. Padahal kasusnya trafficking," ujar anggota DPR dari Provinsi Jawa Barat itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Lantik Pengurus Pusat Veteran
Redaktur : Tim Redaksi