MEDAN - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Sumut, Budi Sulaksana mengakui adanya tunggakan listrik sebesar Rp 781.557.660 di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Jumlah tunggakan itu dihitung dari Juli 2012 sampai Juni 2013.
Kondisi ini terjadi karena mereka hanya mendapat DIPA Rp 16 juta untuk mata anggaran itu. Namun tunggakan itu tidak bisa dijadikan alasan oleh PLN untuk memadamkan listrik ke penjara itu.
"PLN sering sekali mematikan listrik. Kalau menunggak kan bisa dibayar. Kita kan sedang berupaya membayar. DIPA listrik cuma Rp 16 juta per bulan. Sementara rekening yang harus dibayar berkisar Rp 55 juta - Rp 60 juta, akibatnya menunggak. Kita tidak bisa melebihi plavon kita. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik. PLN Tidak mengerti, padahal kalau menunggak kita akan bayar. PLN tidak boleh begitu," kata Budi kepada wartawan di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, Selasa (16/7).
Dia menyatakan, jumlah tunggakan listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan berdasarkan dokumen yang ada di Kemenkum HAM berbeda dengan data yang dilansir pejabat PLN.
Begitupun, masalah utang ini tidak seharusnya menjadi persoalan, karena pihaknya pasti membayar. Terlebih kedua pihak merupakan instansi milik pemerintah. Namun, selama ini PLN tidak menyadari bahaya dari pematian listrik.
"Kita sudah menghitung, bukan Rp 1,14 miliar, tapi dari Juli 2012 sampai Juni 2013, jumlahnya Rp 781.557.660. Angka itu tertera dalam surat pernyataan utang yang ditandatangani kedua belah pihak," papar Budi.
Mengenai daya pemakaian listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang disebut PLN berelebihan, Budi menyatakan besarannya bisa saja ditambah. Penambahan itu akan mudah dilakukan mengingat saat ini perbaikan sarana Lapas Tanjung Gusta sedang diproses.
Soal tingginya pemakaian listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, pihaknya pun sudah membuat surat ke BPKP dan PLN. Kedua lembaga ini diminta mengaudit penggunaan listrik di semua penjara yang ada di Sumut, terutama Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan.
"Tapi kadang-kadang, kita minta daya diperbesar nggak dikasih kok. Kita minta BPKP mengauditnya. Nanti dari hasil itu akan ketahuan di layaknya berapa. Kalau lebih, di mana kelebihannya, baru kita lakukan aksi, seperti razia, tunggu saja tanggal mainnya," papar Budi.
Sebagaimana diketahui Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan dibakar oleh narapidana pada Kamis (11/7) petang hingga Jumat (12/7) dinihari. Kericuhan dipicu listrik dan air yang terputus sejak Kamis (11/7) subuh. Listrik hanya sempat menyala sebentar sebelum terputus lagi. Aliran listrik terputus akibat meledaknya trafo di seberang Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Namun listrik tidak hanya padam di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Masyarakat di sekitarnya juga mengalami hal serupa, karena trafo di seberang lapas meledak, bukan pemutusan listrik karena tunggakan.
"Tapi dua hari ini aliran listrik ke Lapas Tanjung Gusta sudah normal. Sudah sadar mungkin PLN soal bahanyanya dimatikan (listrik) ke Lapas. Selama ini PLN tidak sadar, PLN sering mematikan listrik. Seiring dengan listrik yang sudah menyala di Lapas, pasokan air di penjara itu juga sudah mulai lancar. Tidak ada mobil tangki pengangkut air yang masuk ke Lapas seperti hari-hari sebelumnya. Tapi sekarang sudah 10 tangki pasokan air," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menghimbau agar narapidana segera menyerahkan diri. Dia pun menjamin sepenuhnya keselamatan bagi narapidana yang secara sukarela menyerahkan diri.
"Juga keluarganya untuk menyerahkan saja narapidana itu. Supaya kita bisa lindungi. Saya sebagai Kakanwil Kemenkumham menjamin akan perlindungan mereka. Karna mereka juga tak akan tenang dalam pelarian. Bagaimana pun pihak kepolisian sudah diintruksikan oleh Kapolri untuk mengejar mereka sampai dapat. Untuk perlindungan memang kita tempatkan ditempat yang baik, tidak akan tersentuh oleh petugas," terangnya.
Dia menyatakan sudah menyerahkan seluruh data-data narapidana yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya kepada pihak kepolisian. Namun poto narapidana yang melarikan diri hanya 60 yang telah disebar.
"Semua sudah kami serahkan. Baik nama, identitas, tempat tinggal dan keluarga narapidana, Bahkan potonya sudah kita kasi kepolisi. Jadi lebih baik mereka menyerahkan diri. Supaya keluarganya pun tidak cemas didatangi pihak kepolisian terus. Atau telpon kami supaya dijemput. Maka kami terima dengan baik," urai Budi.
Hingga saat ini, katanya, jumlah narapidana yang telah menyerahkan diri sebanyak 23 orang. Mereka dititipkan di Lapas Klas II A Anak Medan, Rutan Klas I Medan dan dikembalikan ke Lapas Klas I Medan. Bukan itu saja, jumlah petugas keamanan juga ditambah di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan dengan total 226 personel diantaranya Brimob 31 personel, TNI 100 personel, Remas Polda 20, Dalmas Polda 22, Sat Sabhara 26, Polsek 6, Intel Polresta 2, Reskrim polresta 3, Lapas 19 orang.
"Total yang sudah ditangkap ada 79 orang narapidana. Mereka masih ditempatkan sementara di polsek. Sementara jumlah narapidana yang belum ditemukan ada 110 orang. Itu termasuk narapidana teroris," ujarnya.
Budi pun kembali menyinggung soal jumlah kerugian negara dalam insiden itu. Katanya jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai Rp9 miliar. Namun jumlah itu bisa bertambah. "Nanti akan dirinci berapa kerugian negara sebenarnya. Rinciannya nanti akan disampaikan. Data keuangan yang kluar seperti itu. Untuk perbaikan kita akan tingkatkan, dengan kondisi gedung seperti ini, pelayanan publik pasti kurang memadai," ungkapnya.
Lanjutnya, untuk pembangunan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, akan dilakukan penunjukan langsung. Sebab untuk proses tender tidak memungkinkan mengingat waktu yang terbatas.
"Saya sudah gambar tadi malam. Saya laporkan ke Sek Ditjen Lapas. Tadi pagi saya juga di nelpon Menteri. Beliau menyokong sepenuhnya. Kita ada dana tanggap darurat. Mungkin akan dilakukan penunjukan langsung karena inikan sudah bulan Juli. Tidak mungkin dilakukan tender lagi. Kita mau cepat," ungkapnya.
Mengenai perbaikan, akan dibangun ruang besuk khusus untuk keluarga narapidana. "Akan dibangun ruang besuk. supaya keluarga mereka mudah. Tentunya kita akan bangun lebih dari ini, kalau ada uangnya. Rencananya didepan kita bangun gedung kantor. Tadi pagi juga ada permintaan dari narapidana. Mereka minta supaya bisa bertemu dengan keluarga di portir, supaya pihak keluarga tidak was-was. Mudah-mudahan bisa kita lakukan itu," bebernya. (far)
Kondisi ini terjadi karena mereka hanya mendapat DIPA Rp 16 juta untuk mata anggaran itu. Namun tunggakan itu tidak bisa dijadikan alasan oleh PLN untuk memadamkan listrik ke penjara itu.
"PLN sering sekali mematikan listrik. Kalau menunggak kan bisa dibayar. Kita kan sedang berupaya membayar. DIPA listrik cuma Rp 16 juta per bulan. Sementara rekening yang harus dibayar berkisar Rp 55 juta - Rp 60 juta, akibatnya menunggak. Kita tidak bisa melebihi plavon kita. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik. PLN Tidak mengerti, padahal kalau menunggak kita akan bayar. PLN tidak boleh begitu," kata Budi kepada wartawan di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, Selasa (16/7).
Dia menyatakan, jumlah tunggakan listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan berdasarkan dokumen yang ada di Kemenkum HAM berbeda dengan data yang dilansir pejabat PLN.
Begitupun, masalah utang ini tidak seharusnya menjadi persoalan, karena pihaknya pasti membayar. Terlebih kedua pihak merupakan instansi milik pemerintah. Namun, selama ini PLN tidak menyadari bahaya dari pematian listrik.
"Kita sudah menghitung, bukan Rp 1,14 miliar, tapi dari Juli 2012 sampai Juni 2013, jumlahnya Rp 781.557.660. Angka itu tertera dalam surat pernyataan utang yang ditandatangani kedua belah pihak," papar Budi.
Mengenai daya pemakaian listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang disebut PLN berelebihan, Budi menyatakan besarannya bisa saja ditambah. Penambahan itu akan mudah dilakukan mengingat saat ini perbaikan sarana Lapas Tanjung Gusta sedang diproses.
Soal tingginya pemakaian listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, pihaknya pun sudah membuat surat ke BPKP dan PLN. Kedua lembaga ini diminta mengaudit penggunaan listrik di semua penjara yang ada di Sumut, terutama Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan.
"Tapi kadang-kadang, kita minta daya diperbesar nggak dikasih kok. Kita minta BPKP mengauditnya. Nanti dari hasil itu akan ketahuan di layaknya berapa. Kalau lebih, di mana kelebihannya, baru kita lakukan aksi, seperti razia, tunggu saja tanggal mainnya," papar Budi.
Sebagaimana diketahui Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan dibakar oleh narapidana pada Kamis (11/7) petang hingga Jumat (12/7) dinihari. Kericuhan dipicu listrik dan air yang terputus sejak Kamis (11/7) subuh. Listrik hanya sempat menyala sebentar sebelum terputus lagi. Aliran listrik terputus akibat meledaknya trafo di seberang Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Namun listrik tidak hanya padam di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Masyarakat di sekitarnya juga mengalami hal serupa, karena trafo di seberang lapas meledak, bukan pemutusan listrik karena tunggakan.
"Tapi dua hari ini aliran listrik ke Lapas Tanjung Gusta sudah normal. Sudah sadar mungkin PLN soal bahanyanya dimatikan (listrik) ke Lapas. Selama ini PLN tidak sadar, PLN sering mematikan listrik. Seiring dengan listrik yang sudah menyala di Lapas, pasokan air di penjara itu juga sudah mulai lancar. Tidak ada mobil tangki pengangkut air yang masuk ke Lapas seperti hari-hari sebelumnya. Tapi sekarang sudah 10 tangki pasokan air," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menghimbau agar narapidana segera menyerahkan diri. Dia pun menjamin sepenuhnya keselamatan bagi narapidana yang secara sukarela menyerahkan diri.
"Juga keluarganya untuk menyerahkan saja narapidana itu. Supaya kita bisa lindungi. Saya sebagai Kakanwil Kemenkumham menjamin akan perlindungan mereka. Karna mereka juga tak akan tenang dalam pelarian. Bagaimana pun pihak kepolisian sudah diintruksikan oleh Kapolri untuk mengejar mereka sampai dapat. Untuk perlindungan memang kita tempatkan ditempat yang baik, tidak akan tersentuh oleh petugas," terangnya.
Dia menyatakan sudah menyerahkan seluruh data-data narapidana yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya kepada pihak kepolisian. Namun poto narapidana yang melarikan diri hanya 60 yang telah disebar.
"Semua sudah kami serahkan. Baik nama, identitas, tempat tinggal dan keluarga narapidana, Bahkan potonya sudah kita kasi kepolisi. Jadi lebih baik mereka menyerahkan diri. Supaya keluarganya pun tidak cemas didatangi pihak kepolisian terus. Atau telpon kami supaya dijemput. Maka kami terima dengan baik," urai Budi.
Hingga saat ini, katanya, jumlah narapidana yang telah menyerahkan diri sebanyak 23 orang. Mereka dititipkan di Lapas Klas II A Anak Medan, Rutan Klas I Medan dan dikembalikan ke Lapas Klas I Medan. Bukan itu saja, jumlah petugas keamanan juga ditambah di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan dengan total 226 personel diantaranya Brimob 31 personel, TNI 100 personel, Remas Polda 20, Dalmas Polda 22, Sat Sabhara 26, Polsek 6, Intel Polresta 2, Reskrim polresta 3, Lapas 19 orang.
"Total yang sudah ditangkap ada 79 orang narapidana. Mereka masih ditempatkan sementara di polsek. Sementara jumlah narapidana yang belum ditemukan ada 110 orang. Itu termasuk narapidana teroris," ujarnya.
Budi pun kembali menyinggung soal jumlah kerugian negara dalam insiden itu. Katanya jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai Rp9 miliar. Namun jumlah itu bisa bertambah. "Nanti akan dirinci berapa kerugian negara sebenarnya. Rinciannya nanti akan disampaikan. Data keuangan yang kluar seperti itu. Untuk perbaikan kita akan tingkatkan, dengan kondisi gedung seperti ini, pelayanan publik pasti kurang memadai," ungkapnya.
Lanjutnya, untuk pembangunan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, akan dilakukan penunjukan langsung. Sebab untuk proses tender tidak memungkinkan mengingat waktu yang terbatas.
"Saya sudah gambar tadi malam. Saya laporkan ke Sek Ditjen Lapas. Tadi pagi saya juga di nelpon Menteri. Beliau menyokong sepenuhnya. Kita ada dana tanggap darurat. Mungkin akan dilakukan penunjukan langsung karena inikan sudah bulan Juli. Tidak mungkin dilakukan tender lagi. Kita mau cepat," ungkapnya.
Mengenai perbaikan, akan dibangun ruang besuk khusus untuk keluarga narapidana. "Akan dibangun ruang besuk. supaya keluarga mereka mudah. Tentunya kita akan bangun lebih dari ini, kalau ada uangnya. Rencananya didepan kita bangun gedung kantor. Tadi pagi juga ada permintaan dari narapidana. Mereka minta supaya bisa bertemu dengan keluarga di portir, supaya pihak keluarga tidak was-was. Mudah-mudahan bisa kita lakukan itu," bebernya. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akses Jalan di Sejumlah Wilayah Sultra Terputus
Redaktur : Tim Redaksi