JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim mengaku akan bertanya kepada kader PKS yang berada di Badan Anggaran (Banggar) terkait alokasi dana Rp 155 miliar untuk korban Lapindo dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Ia mengaku sejauh ini belum mendapatkan laporan mengenai pembahasannya di Banggar.
"Untuk masalah tersebut, saya akan segera mengkomunikasikannnya dengan temen-temen PKS di Banggar," kata Hakim di DPR, Jakarta, Kamis (20/6).
Hakim mengaku belum mempelajari secara detil mengenai anggaran dalam APBN-P tahun 2013. Karena itu ia membutuhkan keterangan dari kader PKS di Banggar terkait pembahasan APBN-P tahun 2013.
"Sekali lagi seperti apa mekanisme pembahasannya, saya masih butuh waktu untuk konfirmasikan dengan teman-teman PKS yang ada di Banggar," ujar Hakim.
Pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 155 miliar guna memberikan bantuan terhadap korban lumpur Lapindo. Hal itu terdapat dalam Pasal 9 APBNP tahun 2013. Dalam Pasal 9 ayat (1) betuliskan untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan.
Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) poin (a) tertuang alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.
Postur anggaran juga dialokasikan untuk bantuan kontrak rumah pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak. Bantuan itu mencakup tiga kelurahan dan tujuh desa yang meliputi Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Porong, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, dan Desa Ketapang. Pemerintah memberikan bantuan kepada korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo. (gil/jpnn)
"Untuk masalah tersebut, saya akan segera mengkomunikasikannnya dengan temen-temen PKS di Banggar," kata Hakim di DPR, Jakarta, Kamis (20/6).
Hakim mengaku belum mempelajari secara detil mengenai anggaran dalam APBN-P tahun 2013. Karena itu ia membutuhkan keterangan dari kader PKS di Banggar terkait pembahasan APBN-P tahun 2013.
"Sekali lagi seperti apa mekanisme pembahasannya, saya masih butuh waktu untuk konfirmasikan dengan teman-teman PKS yang ada di Banggar," ujar Hakim.
Pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 155 miliar guna memberikan bantuan terhadap korban lumpur Lapindo. Hal itu terdapat dalam Pasal 9 APBNP tahun 2013. Dalam Pasal 9 ayat (1) betuliskan untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan.
Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) poin (a) tertuang alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.
Postur anggaran juga dialokasikan untuk bantuan kontrak rumah pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak. Bantuan itu mencakup tiga kelurahan dan tujuh desa yang meliputi Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Porong, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, dan Desa Ketapang. Pemerintah memberikan bantuan kepada korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saling Jegal di Pilpres 2014, Partai Dipastikan Bangun Koalisi
Redaktur : Tim Redaksi