jpnn.com, LOS ANGELES - Kantor Informasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Amerika Serikat 2023, baru-baru ini.
Dalam laporan tersebut dibeberkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.
BACA JUGA: Malam Minggu Berdarah, Penembakan Massal Kembali Guncang Amerika Serikat
Pelanggaran mulai dari diskriminasi ras, etnis, pengekangan kebebasan bersuara, manipulasi hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap migran di perbatasan dan lainnya.
Berikut ini ringkasan dari laporan tersebut:
BACA JUGA: Penembakan Massal di Amerika Serikat, 2021 Paling Berdarah
Situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat terus memburuk pada 2023. Di Amerika Serikat, hak asasi manusia menjadi makin terpolarisasi.
Meskipun kelompok minoritas yang berkuasa memegang dominasi politik, ekonomi, dan sosial, mayoritas masyarakat semakin terpinggirkan, hak-hak dasar dan kebebasan mereka diabaikan.
BACA JUGA: 3 Penembakan Massal Lagi dalam Sehari, Kapan Amerika Akan Belajar?
Kekerasan bersenjata meluas, sementara kebijakan pengendalian pemerintah tidak efektif. Setidaknya terdapat 654 penembakan massal di Amerika Serikat pada 2023.
Sekitar 43.000 orang terbunuh akibat kekerasan senjata pada 2023, dengan rata-rata 117 kematian per hari.
Didorong oleh polarisasi partisan dan kelompok kepentingan, makin banyak pemerintah negara bagian yang mengambil inisiatif untuk mendorong undang-undang yang memperluas hak penduduk untuk memiliki dan menggunakan senjata.
Pada 2023, hanya 27 negara bagian tidak mewajibkan izin untuk membawa pistol.
Pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memantau privasi warga negara, menekan kebebasan berbicara dan berekspresi.
FBI mengalihkan Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing untuk melakukan pengawasan dalam negeri, pemantauan yang "terus-menerus dan meluas" terhadap komunikasi anggota kongres, donor kampanye kongres, dan pengunjuk rasa anti-rasis.
Makin banyak negara bagian yang mengeluarkan undang-undang yang melarang sekolah negeri menggunakan materi dan buku pendidikan yang membahas topik tertentu seperti ras, sejarah, dan gender.
Jumlah dosen yang dihukum atau dipecat karena berbicara dan berekspresi di kampus-kampus AS telah mencapai angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.
Korban meninggal akibat kebrutalan polisi mencapai rekor tertinggi, sehingga sistem akuntabilitas penegakan hukum hampir tidak ada.
Kebrutalan polisi terus berlanjut dan setidaknya 1.247 kematian disebabkan oleh kekerasan polisi, rata-rata sekitar tiga orang dibunuh oleh petugas setiap hari.
Departemen dalam negeri seringkali lebih tertarik untuk membebaskan koleganya dari tuduhan daripada menyelidiki pelanggaran, sehingga menyulitkan polisi untuk dimintai pertanggungjawaban, dan lebih dari separuh pembunuhan yang dilakukan polisi secara keliru diberi label sebagai "pembunuhan umum atau bunuh diri" dalam database statistik kematian resmi CDC.
Permasalahan utama mengenai penahanan massal dan kerja paksa menjadikan negara ini sebagai "negara penjara".
Amerika Serikat adalah rumah bagi 5 persen populasi dunia, tetapi juga menampung 25 persen tahanan dunia, sehingga menjadikannya negara dengan tingkat pemenjaraan tertinggi dan jumlah orang yang dipenjara terbesar secara global.
Penjara memaksa narapidana untuk bekerja dengan upah rendah atau tanpa bayaran, tanpa tunjangan, sambil menghasilkan barang dan jasa senilai miliaran dolar setiap tahunnya.
Dua partai di Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Partai Republik, terus memanipulasi pemilu.
Pada hari pembukaan Kongres AS ke-118 pada bulan Januari 2023, Dewan Perwakilan Rakyat menghadapi "Krisis Pembicara", dan 2023 merupakan titik terendah bagi produktivitas Kongres sejak Perang Saudara Amerika.
Kedua partai terus mengubah cara mereka memanipulasi dan mendistorsi opini publik demi kepentingan partai.
Terdapat 16 negara bagian yang mengalami manipulasi signifikan terhadap batasan-batasan di dalam distrik kongres dan 12 di antaranya merupakan negara bagian yang mengalami manipulasi serius terhadap distrik kongres secara keseluruhan.
Masyarakat di Amerika Serikat sangat kecewa dengan pemerintah federal dan politik di semua tingkatan. Secara mengejutkan, 76 persen warga Amerika percaya bahwa negara mereka berada di arah yang salah.
Etnis minoritas di Amerika Serikat menghadapi diskriminasi rasial yang sistematis, seiring dengan masih adanya penyakit kronis rasisme.
Orang Amerika keturunan Afrika tiga kali lebih mungkin dibunuh oleh polisi dibandingkan orang kulit putih, dan 4,5 kali lebih mungkin dipenjara.
Hampir tiga perempat warga Amerika keturunan China pernah mengalami diskriminasi rasial dalam satu tahun terakhir, dan 55 persen khawatir bahwa kejahatan rasial atau pelecehan akan membahayakan keselamatan pribadi mereka.
Penduduk asli Amerika terus-menerus hidup dalam penindasan budaya, dengan keyakinan agama dan praktik tradisional mereka yang dikekang dengan kejam. Ideologi rasis menyebar dengan ganas di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh negara bagian.
Meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial membuat kehidupan masyarakat miskin semakin sulit. Amerika Serikat menolak meratifikasi Kovenan (Hukum) Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Kesenjangan kekayaan telah mencapai rekor tertinggi sejak Depresi Besar 1929 yang dirancang secara sistematis untuk mengeksploitasi masyarakat miskin, mensubsidi masyarakat kaya, dan memisahkan kelas-kelas.
“Pekerja miskin” yang terjebak dalam kemiskinan struktural tidak mempunyai kesempatan yang sama dan sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi.
Jumlah tunawisma di Amerika Serikat melebihi 650.000, yang merupakan angka tertinggi sejak pelaporan dimulai pada tahun 2007. Penyalahgunaan obat-obatan dan obat-obatan terus merajalela. Tingkat bunuh diri pun terus meningkat.
Amerika Serikat belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan masih menjadi satu-satunya negara anggota PBB yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak.
Konstitusi AS tidak melarang diskriminasi berbasis gender. Ini juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada anak-anak tanpa pembebasan bersyarat.
Jumlah orang yang meninggal akibat kehamilan di Amerika meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Lebih dari 2,2 juta wanita usia subur di AS tidak memiliki akses terhadap perawatan obstetri. Setidaknya 21 negara bagian di Amerika Serikat melarang atau sangat membatasi aborsi, dimana sebagian besar aborsi yang aman tidak tersedia.
Diskriminasi kehamilan juga tersebar luas, dan memaksa hampir 54.000 perempuan di Amerika Serikat meninggalkan pekerjaan mereka setiap tahun.
Jutaan anak telah dikecualikan dari program asuransi kesehatan Medicaid pemerintah federal. Ribuan anak asuh hilang setiap tahunnya. Audit menemukan bahwa lembaga-lembaga negara gagal melaporkan sekitar 34.800 kasus hilangnya anak asuh di 46 negara bagian.
Krisis kemanusiaan di sepanjang perbatasan telah meningkat, menyebabkan perjuangan yang memilukan bagi para migran ilegal.
Perbatasan AS-Meksiko adalah rute migrasi darat paling mematikan di dunia, menurut badan migrasi PBB.
Setidaknya 149 migran tewas di wilayah patroli perbatasan El Paso dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2023.
Pada tahun fiskal 2023, jumlah imigran yang ditangkap atau dideportasi di perbatasan selatan AS mencapai lebih dari 2,4 juta, yang merupakan rekor lain tinggi.
Para migran juga menjadi sasaran penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Kebijakan perbatasan AS memfasilitasi perbudakan modern. Kebijakan perbatasan pemerintah AS memperburuk masalah perdagangan manusia. Anak-anak migran tanpa pendamping menderita akibat kerja paksa dan eksploitasi yang brutal.
Amerika Serikat telah lama menerapkan hegemonisme, mempraktikkan politik kekuasaan, dan menciptakan krisis kemanusiaan.
Setelah serangan 9/11, Amerika Serikat melakukan operasi “kontra-terorisme” di luar negeri, aksi tersebut memicu korban tewas sebanyak 4,5 hingga 4,7 juta jiwa.
Militer AS melanggar kedaulatan dan hak asasi manusia negara lain melalui program "pasukan proksi" dan terus memberikan senjata ke zona konflik, sehingga mengakibatkan banyak korban sipil.
Menurut laporan tersebut, disebutkan Penjara Guantanamo yang terkenal melanggar hak asasi manusia juga masih beroperasi di AS.
Penggunaan sanksi sepihak yang berkepanjangan dan tanpa pandang bulu telah menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius.
Amerika Serikat telah menggunakan lebih banyak sanksi dibandingkan negara lain di dunia.
Di Amerika Serikat, hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak istimewa yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Berbagai permasalahan hak asasi manusia di negara ini secara serius mengancam dan menghambat perkembangan yang sehat dari perjuangan hak asasi manusia dunia. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi