jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan Mochtar Mohamad mengatakan koalisi tiga partai, yakni Golkar, PPP dan PAN, yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Bersatu dinilai banyak pihak bukanlah koalisi soal Pilpres 2024.
Sebaliknya, kata dia, koalisi tersebut dicurigai hanya alat bargaining politik di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: 3 Parpol Besar Bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Garuda Bilang Begini
"Pertemuan ketum tiga partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal koalisi 2024. Padahal patut kami curigai, bukan itu tujuan terbentuknya koalisi ini," ujar Mochtar Mohamad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/5).
Mochtar menghadiri halalbihalal Idulfitri 1443 H yang digelar Dewan Pimpinan Cabang LGP Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (14/5).
BACA JUGA: Koalisi 3 Parpol Ini Memberi Warna Baru Pilpres 2024
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum, Sekretaris Jenderal DPP LGP, jajaran Pengurus DPP LGP, DPD LGP Jabar dan DPC LGP Indramayu.
Lebih lanjut Mochtar menduga koalisi ini lebih cenderung memburu jabatan pada saat Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet.
BACA JUGA: Koalisi Indonesia Bersatu Besutan Airlangga Ingin Akhiri Politik Identitas
"Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut," kata dia.
Kecurigaan Mochtar bukan tanpa dasar, sebab tiga partai tersebut tidak punya jagoan mumpuni untuk ditandingkan pada Pilpres.2024.
Dari hasil survei terakhir yang dirilis Charta Politika misalnya, elektabilitas ketiga ketum partai Koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah 1 persen.
Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa koalisi tiga partai bukanlah koalisi yang dipersiapkan untuk Pilpres 2024.
Dia bahkan memprediksi koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung bila tidak ada kandidat capres dari ketiga partai yang memiliki magnet atau perekat koalisi.
"Koalisi semacam ini berpeluang tidak tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan," kata dia.
Yang lebih riskan, lanjut Mochtar, koalisi ini bisa saja tidak lolos parliamentary threshold.
Sebab, berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold partai bersangkutan.
Menurutnya pula, ketua-ketua umum masing-masing partai berpotensi dilengserkan sebelum pemilu jika langkah-langkah yang mereka ambil membahayakan partainya.
"Risikonya masing-masing ketua umum partai yang berkoalisi bisa dilengserkan sebelum Pilpres 2024, karena bisa merugikan perolehan suara partai," kata dia.
Selain itu, Mochtar juga menyinggung bahwa koalisi tiga partai semata-mata gerbong kosong, sebab para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar partainya. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, misalnya, jadi salah figur digemari pemilih partai tersebut.
Survei Charta Politika menyebut, 26,8 persen pemilih Golkar, 16,7 persen pemilih PAN DAN 12 persen pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo.
Sementara 24,1 pesen pemilih Golkar, 38,9 persen pemilih PAN, 24,0 persen pemilih PPP memilih menjatuhkan pilihan politiknya ke Anies Baswedan.
"Kalau melihat data survei Charta Politika tanggal 10 sampai dengan 17 April 2022, pereperensi pemilih tiga partai ini tergerus oleh dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," paparnya.
Kembali soal koalisi tiga partai, Mochtar menilai bisa saja lahir atas sepengetahuan Jokowi. Apalagi koalisi ini lahir dari koalisi besar pemerintah. Jika itu yang terjadi, maka bisa saja hal ini dimainkan oleh satu anggota jabinet Jokowi. Namun, jika tidak diketahui, maka pantas bagi Jokowi me-reshuffle para pembantunya dalam hal ini menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.
"Pantas mereka di-reshuffle, karena persoalan ekonomi bangsa tahun ini merupakan terparah sepanjang kepemimpinan Jokowi," kata dia.
Mochtar menambahkan, seharusnya Kabinet Jokowi fokus mengatasi masalah ekonomi.
Mengacu pada data survei, ada tiga persoalan besar yang harus diatasi diantaranya, masalah kenaikan harga bahan bahan pokok sampai 47,6 persen kemiskinan 22,1 persen, pengangguran 11,1 persen. "Yang merasakan kenaikan harga bahan bahan pokok 97 persen," ujarnya. Data ini menjadi peringatan kepada kabinet Jokowi agar berhati-hati menghadapi turbelensi politik kalau tidak fokus mengatasinya," paparnya.
Lebih lanjut Mochtar mengatakan munculnya koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar pemerintah, juga menunjukkan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan Jokowi dan ini merugikan pemerintah.
"Kesan lain yang muncul kalau tiga partai yang telah membentuk koalisi tersebut tidak pede menghadapi pileg dan pilpres," kata Mochtar Mohammad. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi