jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS) me-launching hotline dan akun media sosial sebagai sarana untuk memantau dan mengawasi serta melaporkan terkait netralitas dalam Pemilu 2024.
Juru bicara GKMS Rijal Ilyas berharap melalui hotline WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok yang diluncurkan, semua stakeholder ikut serta berperan aktif dalam mengawasi netralitas dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Pemilu 2024, Pemkot Palembang Bentuk Timsus Pantau Netralitas ASN
"Tujuannya demi melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat," ujar Rijal Ilyas saat acara diskusi dan launching Posko Digital di Ruang DHN 45, Gedung Joang, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Rijal mengimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak perlu khawatir dan takut melaporkan apabila menemukan ASN, TNI, Polri dan penyelenggara Pemilu yang tidak netral di lapangan.
BACA JUGA: Anggota Komisi III Dede Indra Permana Bicara Netralitas Polri pada Pemilu 2024, Simak
"Mari kita bersama-sama awasi, pantau, foto, bahkan rekam vidio dan laporkan jika menemukan kejadian yang tidak netral di lapangan, atau bisa juga adukan ke kami di akun medsos Posko Netralitas Pemilu atau hotline WhatsApp 0823 1132 9021, selanjutnya kami akan meneruskan kepada yang berwajib," kata pria yang akrab dipanggil Bombom tersebut.
Rijal mengatakan dengan berjalannya Pemilu yang jujur dan adil serta netral maka Indonesia memiliki kualitas pesta demokrasi yang semakin baik.
BACA JUGA: Tanggapi Isu Netralitas di Pilpres 2024, FORMASI: Jangan Akal-akalan Demi Mencari Simpati Publik
"Tentu, pesta demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas yang baik pula. Begitu sebaliknya jika pemimpin dilahirkan dari atas kecurangan, maka Indonesia memiliki kualitas pemimpin atau wakil rakyat yang buruk," tegasnya.
Kendati demikian, Rijal berharap agar ASN, TNI, Polri dan penyelenggara Pemilu untuk tidak ikut serta berpihak kepada salah satu calon dan menjaga integritas masing-masing lembaganya.
"Mari kita jaga pesta demokrasi agar melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat serta menjaga Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan lancar," pesannya kembali.
Dalam acara tersebut, hadir juga sebagai narasumber, y akni Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono yang menyoroti upaya Komisi I DPR RI membentuk Panja Netralitas Mitra Komisi.
Pasalnya, ini merupakan panja pertama yang dibentuk selama sejarah kepemiluan di Indonesia.
Upaya tersebut dinilai bahwa dugaan ketidaknetralan aparat tidak terjadi di ruang hampa.
"Kenapa pemilu kali ini bciara soal netralitas, tidak seperti pemilu sebelumnya? Ada apa sebenarnya? Tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di MK," kata Aiman dalam diskusi tersebut.
Karena itu, Aiman merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan netralitas aparat selama penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk aparat kepolisian.
Belakangan, Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengungkap dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian.
Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Penyelamatan Konstitusi Azwar Furgudyama menyoroti dugaan adanya ketidaknetralan yang ramai baru-baru ini di publik.
"Faktanya yang kita lihat hari ini giliran pasangan calon datang ke Bali spanduk diturunkan, begitu dia datang ke kampung halaman saya di Sumatera Barat, enggak ada tuh baliho yang satu enggak diturunkan, Apakah kita bangsa Indonesia mau terus bersikap munafik?," tegas Azwar.
Azwar melanjutkan kenapa dirinya mengatakan munafik, karena menurutnya yang menjadi kesepakatan bersama tidak dijalankan bahkan dilanggar.
"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas mengatakan bahwa aparatur negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, ini malah dugaannya ada yang masang spanduk, kita tidak usah sebutkan pasti dia yang masang," tegas Azwar.
Di tempat yang sama, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebutkan bahwa pemilu sebagai induk semangat demokrasi.
Menurut Heddy, ada lima kunci agar pemilu disebut demokratis.
Pertama, regulasi yang baik. Kedua, birokrasi yang netral. Ketiga, peserta yang taat aturan.
Kemudian, keempat adalah pemilih yang cerdas dan partisipatif, dan kelima adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Selanjutnya, kata Heddy, jika mengutip data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketidaknetralan ASN merupakan fenomena gunung es.
Beberapa alasan ASN tidak netral antara lain memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta pemilu serta relasi antara atasan dan bawahan.
Terlebih, lanjut Heddy, lahirnya DKPP merupakan upaya untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan.
Selama 10 bulan, ia menyebut DKPP telah menerima dan menyidangkan 385 pengaduan.
"Putusan terberat, ya, pemberhentian, banyak. Yang terakhir Ketua Bawaslu Kota Surabaya kami berhentikan," tandasnya. (mar1/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi