jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memastikan ketersediaan perlengkapan kesehatan seperti masker dan hand sanitizer dengan harga murah serta terjangkau masyarakat.
Menurut Koordinator Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) Maryono, langkah tersebut sangat penting meredam perkembangan penyebaran virus Corona (COVID-19).
BACA JUGA: Berita Duka, Tiga Dokter Meninggal Diduga Terpapar Virus Corona
“Selain itu, juga sangat penting memperhatikan kelengkapan fasilitas kesehatan untuk penanganan orang-orang yang suspect. Rumah sakit dan segala perlengkapannya seperti ruang isolasi, ruang perawatan, alat pelindung diri (APD), alat tes virus, dan lainnya harus tercukupi,” ujar Maryono di Jakarta, Sabtu (21/3).
Maryono didampingi Kerua Umum IKA Universitas Negeri Jakarta Juri Ardiantoro, Ketua Umum ILUNI Universitas Indonesia Andre Rahadian, dan Wakil Ketua Umum IKA Universitas Diponegoro A Muqowam.
BACA JUGA: PMKRI: Pemerintah dan Masyarakat Harus Bekerja Sama Lawan Covid-19
Himpuni meminta pemerintah melakukan konversi terhadap Industri yang memiliki kemampuan memproduksi alat pelindung diri dan hand sanitizer, serta menjual hanya kepada pemerintah untuk persediaan pemerintah.
"Himpuni mendukung penuh kebijakan pemerintah agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kami berharap pemerintah lebih tegas lagi meminta kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah ibadah, dan lain-lain agar melaksanakan kebijakan tersebut," katanya.
BACA JUGA: Jazuli Juwaini Pimpin Gerakan Pembagian Masker dan Disinfektan ke Rumah Ibadah
Hal lain, Himpuni meminta pemerintah memastikan persediaan kebutuhan pokok mencukupi dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sementara terhadap oknum-oknum yang mencoba menimbun sembako, harus diberi hukuman yang keras.
Untuk Itu, kata Maryono, pemerintah penting segera merealokasi anggaran yang dibutuhkan. Antara lain dengan melakukan pemotongan anggaran dari program non prioritas dalam APBN 2020, atas persetuan DPR.
Pemerintah juga perlu memitigasi beberapa kelompok masyarakat. Antara lain, masyarakat miskin perlu mendapat bantuan langsung tunai. Pelaku usaha mikro dan kecil dihentikan cicilan kredit dan diberi bantuan modal untuk meneruskan usahanya.
Pelaku sektor informal yang berhenti bekerja dan pekerja di perusahaan yang tidak lagi bisa bekerja, diberi pendapatan minimal agar bisa menyangga kebutuhan hidup sehari-hari.
"Pemerintah juga perlu mengalokasikan tambahan anggaran untuk insentif tenaga medis (dokter, perawat, dan lain-lain) sehingga mereka bisa bekerja dengan total, plus menggerakkan relawan apabila situasi makin memburuk," katanya.
Himpuni lebih lanjut menilai, pemerintah daerah harus bergandengan tangan dan bersatu padu dengan pemerintah pusat dalam menghadapi persoalan besar yang terjadi saat ini. Sementara masyarakat wajib mentaati seluruh keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah.
"Kami yakin, dengan kesigapan dan kesiapan pemerintah yang sudah teruji ditambah partisipasi seluruh masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi persoalan, insyaallah ujian akan berhasil diselesaikan dengan baik,” pungkas Maryono.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang