jpnn.com, JAKARTA - Direktur EmrusCorner Sihombing mengatakan, gempuran hoaks atau berita bohong dilihat dari aspek komunikasi politik merupakan wujud perang wacana di ruang publik yang bertujuan merebut dan membentuk opini.
Karenanya Emrus menegaskan, hoaks harus dilawan dengan antitesis hoaks, berkecepatan tinggi dengan strategi yang lebih masif secara kuantitatif dan kualitatif. "Bila tidak, hoaks bisa menguasai opini publik," kata Emrus, Selasa (2/5).
BACA JUGA: Jokowi Enggak Dapat, Ahok yang Diserang
Dia mengatakan, hal ini akan berakibat masyarakat bisa bersikap dan berperilaku berdasarkan opini mereka yang dikonstruksi oleh komunikasi politik hoaks. "Tentu ini tidak kita inginkan sebagai suatu bangsa berdaulat secara de facto dan de jure," katanya.
Emrus mengatakan, hoaks maupun antitesis hoaks sebagai pesan komunikasi merupakan instrumen mengonstruksi realitas sosial dan politik. Realitas sosial sebagai produk, sebagaimana dikemukakan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam Teori Konstruksi Sosial, merupakan hasil bentukan interaksi komunikasi dalam suatu lingkungan sosial lokal, nasional, maupun global melalui sosial media.
BACA JUGA: Jokowi Upayakan Peningkatan Perlindungan BMI di Hong Kong
"Dengan kata lain, realitas sosial (politik) merupakan konstruksi dialektika antaraktor sosial (politik) di ruang publik," katanya.
Untuk itu, sudah sangat urgen dirancang dan segera diimplementasikan strategi dan program wacana antitesis hoaks yang berkecepatan tinggi secara kuantitaif dan kualitatif membangun realitas sosial kebangsaan dalam kerangka NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Kementerian yang menjadi garda terdepan melakukan hal tersebut adalah Kemenkominfo," paparnya.
BACA JUGA: Polisi Pasang Kawat Berduri untuk Cegah Massa Buruh Dekati Istana
Namun, dia melanjutkan, kementerian ini harus didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Sebab, lanjut Emrus, komunikasi hoaks seringkali berkaitan dengan isu SARA dan NKRI.
"Untuk itu, menteri dari ketiga kementerian tersebut harus benar-benar orang kepercayaan Presiden, memiliki kapabilitas mengelola opini publik dan memahami konsep dan program nawacita," paparnya.
Bila penyebaran hoaks tidak berhasil dilindas atau ditekan sekecil mungkin dengan strategi antitesis hoax maka itu menjadi bukti lemahnya pengelolaan manajemen strategi komunikasi di negeri ini yang dinahkodai Kemenkominfo.
"Karena itu, Presiden sebaiknya segera memerintahkan ketiga kementerian yang terkait tersebut sesegera mungkin, berbatas waktu satu semester, menangani penyebaran hoaks di tanah air," ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Masih Butuh Megawati untuk Mengawal Jokowi dan NKRI
Redaktur & Reporter : Boy