JAKARTA--Kemampuan Puskesmas sebagai motor penggerak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diragukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pasalnya, selain terbatasnya jumlah Puskesmas di Indonesia, kemampuan SDM-nya juga dinilai kurang mendukung.
"Puskesmas kita di seluruh Indonesia hanya sekitar 9.419 (data 2012, red). Sementara pasien BPJS ada 86,4 juta jiwa. Bagaimana bisa memberikan layanan preventif," kata Ketua Umum IDI Pusat Zainal Abidin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Senayan, Senin (25/2).
Idealnya, lanjut Zainal, untuk melayani 240 juta penduduk Indonesia, membutuhkan 80 ribu dokter layanan primer (Puskesmas dan klinik) dan 40 ribu fasilitas kesehatan primer.
Dengan melihat banyaknya Puskesmas yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan, dia meragukan jaminan kesehatan nasional bisa berjalan maksimal.
"Kami rasa penempatan Pukesmas sebagai leader BPJS sangat tidak tepat. Apakah ada jaminan semua pasien akan ke Puskesmas," ujarnya.
Selain itu, Puskesmas yang pembiayaannya berasal dari dana APBN, APBD, dan hibah akan mendapatkan double anggaran dengan adanya BPJS. Sebab, begitu pasien berobat ke Puskesmas, dananya akan dibayarkan BPJS.
"Kebijakan ini sangat tidak efisien. Harusnya pemerintah mempertimbangkan keberadaan klinik, rumah sakit daerah maupun swasta yang jumlahnya lebih memadai ketimbang Puskesmas," tandasnya. (esy/jpnn)
"Puskesmas kita di seluruh Indonesia hanya sekitar 9.419 (data 2012, red). Sementara pasien BPJS ada 86,4 juta jiwa. Bagaimana bisa memberikan layanan preventif," kata Ketua Umum IDI Pusat Zainal Abidin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Senayan, Senin (25/2).
Idealnya, lanjut Zainal, untuk melayani 240 juta penduduk Indonesia, membutuhkan 80 ribu dokter layanan primer (Puskesmas dan klinik) dan 40 ribu fasilitas kesehatan primer.
Dengan melihat banyaknya Puskesmas yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan, dia meragukan jaminan kesehatan nasional bisa berjalan maksimal.
"Kami rasa penempatan Pukesmas sebagai leader BPJS sangat tidak tepat. Apakah ada jaminan semua pasien akan ke Puskesmas," ujarnya.
Selain itu, Puskesmas yang pembiayaannya berasal dari dana APBN, APBD, dan hibah akan mendapatkan double anggaran dengan adanya BPJS. Sebab, begitu pasien berobat ke Puskesmas, dananya akan dibayarkan BPJS.
"Kebijakan ini sangat tidak efisien. Harusnya pemerintah mempertimbangkan keberadaan klinik, rumah sakit daerah maupun swasta yang jumlahnya lebih memadai ketimbang Puskesmas," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPD asal Sulut Meninggal Dunia
Redaktur : Tim Redaksi