"Ini menjadi peringatan serius bagi kita dengan akan adanya ledakan pensiun di 2025. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, akan mempengaruhi fiskal negara karena butuh dana Rp175 triliun untuk 2,5 juta pensiunan," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (9/11).
Dijelaskan, prosentase iuran pensiun yang ditarik dari PNS sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,8 persen dari gaji. Selebihnya menjadi beban negara, sehingga bisa diperkirakan bila tidak dipikirkan solusi pembayaran uang pensiun ini, bisa menyebabkan kebangkrutan.
"Kas negara akan tersedot banyak hanya untuk bayar uang pensiun. Belum lagi membayar gaji pegawai, alhasil belanja pegawai memakan porsi APBN paling banyak," ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Agung Gunanjar mengatakan, pemerintah harus menyerahkan pengolahan dana pensiun kepada lembaga profesional dan independen. Ini agar dana pensiun yang diperoleh tiap bulan bisa dikelola baik dan ada pengembangan.
"Kalau dana pensiun dikelola lembaga profesional, saya yakin negara tidak akan kesulitan membayar dana pensiun," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dibutuhkan Lebih Banyak Tenaga Konseling Bagi Balita
Redaktur : Tim Redaksi