jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyebut para petani saat ini dalam kondisi terpuruk, terutama akibat sulitnya mereka memperoleh pupuk.
"Jangankan yang subsidi, pupuk nonsubsidi saja sulit seperti ada yang memonopoli," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (10/1).
BACA JUGA: Kementrans dan Kementan Jalin Kolaborasi untuk Genjot Pendapatan Petani-Transmigran
Arif menduga sulitnya petani mengakses pupuk akibat ulah tengkulak yang disinyalir bekerja sama dengan agen penyubur tanaman tersebut.
"Ya, atau bahkan mungkin dengan oknum PT. Pupuk Indonesia," ujar dia.
BACA JUGA: Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
Legislator Fraksi NasDem itu menduga permainan penyaluran pupuk yang membuat tengkulak begitu mudah memperoleh penyubur tanaman tersebut.
"Saat para petani kesulitan mendapatkan pupuk yang terjadi itu datang seseorang (mafia atau tengkulak, red) yang seolah-olah pahlawan, dia mencukupi kebutuhan pupuk para petani dengan harga nonsubsidi," kata Arif.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Petani, Prabowo Naikkan Harga Gabah dan Jagung
Legislator Dapil I Banten itu mengatakan tengkulak saat menyalurkan pupuk kemudian membuat komitmen dengan penggarap lahan, agar gabah hasil panen dikuasai para pengepul.
"Para petani tidak bisa menjual kepada siapa pun," ujar Arif.
Dia mengatakan tarif jual gabah atau Nilai Tukar Petani (NTP) ke tengkulak biasanya lebih rendah dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"NTP-nya itu selalu di bawah HPP itu karena seluruh hasil panen dimonopoli atau dikuasai oleh para oknum tengkulak, mereka seenaknya memberikan harga kepada para petani," lanjut dia.
Atas kondisi itu, Arif mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada para petani, tetapi memberikan subsisidi NTP.
"Misalnya, ketika di HPP-nya Rp 6.500 maka pemerintah memberikan subsidi, sehingga harganya bisa Rp 8.000, atau Rp 9.000. Pemerintah melalui Bulog, wajib membeli gabah mereka. Begitu pun berlaku untuk hasil pertanian lainnya,” ujar dia.
Arif menganggap pencabutan pupuk subsidi yang diganti bantuan NTP akan lebih efektif dan tepat sasaran dalam menyejahterakan petani.
Syaratnya, kata dia, pemberian bantuan NTP disertai dengan kemudahan petani mengakses penyubur tanaman.
Toh, kata dia, petani selama ini lebih banyak membeli pupuk dengan harga nonsubsidi saat menggarap lahan.
"Kalau produknya ada, jangankan yang nonsubsidi yang subsisidi saja para petani itu mau beli, jadi Tata kelola Pembelian dan Penjualan Pupuk ini yang harus juga dibenahi," kata dia lagi.
Selain itu, kata Arif, guna meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah pun harus lebih meningkatkan pembinaan kepada para petani.
"Petani juga harus diberikan edukasi oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga para petani dapat menghasilkan hasil panen yang lebih bagus dan melimpah," pungkas Arif. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Gabah & Jagung Naik pada 2025, Mentan Amran: Kabar Gembira bagi Para Petani
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan