jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel.
"Jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara," ujar Mulyanto.
BACA JUGA: Hilirisasi Nikel, WIKA-CNI Berkolaborasi Bangun Industri Smelter di Kolaka
Pasalnya, menurut dia, negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel.
"Yakni melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi. Selain itu Pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter," beber Mulyanto.
BACA JUGA: Memacu Hilirisasi Nikel, Pemerintah Percepat Proyek Strategis Nasional
Dia menjelaskan, pada semester I 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar USD 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya USD 38,19 per ton.
"Kurang dari setengahnya," jelasnya.
Akibatnya, lanjut Mulyanto, penerimaan negara dari royalti nikel rendah, belum lagi pendapatan negara dari pajak ekspor bijih nikel menjadi 'nol'.
Dia menilai pemerintah terlalu memanjakan pengusaha smelter dengan harga bijih nikel yang kurang dari separo harga internasional dan 'nol' persen PPh badan. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi untuk keperluan industrialisasi di China.
Indonesia perlu meningkatkan penerimaan negara di tengah himpitan utang untuk pembiayaan pandemi. Terobosan program hilirisasi, evaluasi HPM, dan PPh badan untuk industri smelter perlu dipertimbangkan Pemerintah secara serius.
"National interest kita yang utama. Kita bukan suporter bagi program industrialisasi China," tegasnya.
Mulyanto pun mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan program hilirisasi nikel. Sebab masyarakat butuh bukti bukan janji.
"Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati kalau mau hilirisasi nikel. Sebab selama ini hilirisasi nikel masih sebatas industri smelter dengan produk nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah," ujar Mulyanto di Jakarta, Kamis (14/10).
Politikus PKS itu berharap pemerintah mengembangkan diversifikasi produk nikel, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat dan lainnya.
Bukan sekedar bahan baku setengah jadi, sehingga kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi dari komoditas nikel tersebut.
Oleh karenanya, politisi dapil Banten III ini minta kebijakan hilirisasi setengah hati ini dikoreksi total. Sebab, tidak menguntungkan bagi negara. Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, namun bahan setengah jadi agar nilai jual lebih tinggi.
Hal itu dikatakan saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia