jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).
“Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi masyarakat bawah sangat tidak bijaksana, di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini, tentu kebijkan tersebut sangat memberatkan,” ujar Haerudin dalam interupsi yang disampaikannya sesaat sebelum Ketua Sidang Paripurna, Taufik Kurniawan menutup sidang tersebut.
BACA JUGA: Perlu Konsolidasi Pengaturan Tinpidsus Untuk Percepat Pembahasan RUU KUHP
Walaupun, tambahnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya. Nyata, kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat.
Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa kemiskinan saat ini menurun. Pasalnya, ia malah melihat masyarakat miskin semakin bertambah.
BACA JUGA: Harus Ada Kepastian Teks Guna Memastikan Hukum
Apalagi ditambah dengan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat, yang artinya di setiap bulannya masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Hal itu tentu menambah beban hidup masyarakat bawah.
Oleh karena itu pihaknya menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, atau dihentikan.(adv/fri/jpnn)
BACA JUGA: Komisi III Soroti Lemahnya Pengawasan Lapas Kerobokan, Bali
BACA ARTIKEL LAINNYA... Napi Lapas Kerobokan Minta Dipindahkan
Redaktur : Tim Redaksi