jpnn.com - JAKARTA - Syukuran pada pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin (20/10) lalu merupakan puncak dari legitimasi yang rakyat. Namun, legitimasi itu terus tergerus setelah Jokowi terkesan telat mengumumkan struktur kabinetnya, meski memiliki waktu 14 hari terhitung sejak dilantik untuk menetapkan pembantunya di kementerian.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Raja Juli Antoni mengatakan penyebab tergerusnya legitimasi itu karena Jokowi dianggap tidak independen dalam menentukan kabinet. Kata dia, publik menilai ada intervensi politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sehingga penetapan nama menteri molor.
BACA JUGA: 34 Menteri Terpilih Sudah Kantongi Undangan
Raja Juli menjelaskan legitimasi terhadap Jokowi akan terus menerus terjadi tejadi bila tidak mengindahkan rekomendasi KPK dan PPATK dengan memaksakan nama-nama kandidat menteri yang dicap merah atau kuning.
"Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya," jelas Raja Juli di Jakarta, Sabtu (25/10).
BACA JUGA: Jadi Menteri, Wiranto Bakal Lepas Jabatan Ketum Hanura
Menurut Raja Ali, penyebab lain dari tergerusnya legitimasi yang perlu diperhatikan Jokowi dalam pemilihan dari nama-nama yang muncul saat ini untuk mengisi kabinet. Seperti misalanya, menteri Pertahanan yang sejak era reformasi dipercayakan kepada sipil, misalnya dikabarkan akan dipercayakan kepada Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.
Dikatakan Raja Ali, mantan KSAD tersebut memiliki gaya komunikasi yang kaku. Apalagi dengan munculnya nama Jenderal (Purn) Wiranto juga patut disayangkan. Selain terlalu senior, Wiranto diduga keras terlibat dalam panggaran HAM selama ia bertugas di ABRI.
BACA JUGA: Politikus Golkar Khawatir Kabinet Jokowi Tersusupi Neolib
"Padahal ada beberapa nama, profesional muda seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi," jelasnya.
Begitu juga posisi Menteri Luar Negeri. Kabarnya akan dipercayakan kepada Retno Marsudi ditengarai titipan dari Ketua Umum PDIP. Menurut informasi dari internal Kemenlu, Retno adalah diplomat karir yang preatasinya tidak mencolok.
Padahal, di internal Deplu, ada diplomat profesional berprestasi seperti Havaz Oegroseno, Andri Hadi (dubes Indonesia untuk Singapura) atau Umar Hadi (konjen Indonesia di LA).
"Atau bila melihat kompleksitas reformasi internal yang dihadapi Deplu serta tantangan kedepan (kemenlu sebagai "marketing" ekonomi Indonesia) Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperi Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana (guru besar UI)," bebernya.
Lebih dari itu, pembentukan kabinet ini juga perlu memperhatikan apsek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia. Kelompok minoritas mesti diakomodasi di kabinet. Begitu pula NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia mesti diakomodasi di jajaran kabinet.
Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan Pancasila.
"Secara konvensional NU wajar mendapatkan posisi Menteri Agama dan Muhammadiyah menduduki Menteri Pendidikan atau Kesehatan," kata pria jebolan The University of Queensland, Brisbane, Australia ini. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Umumkan Menteri, Minum Teh, Briefing dan Langsung Kerja
Redaktur : Tim Redaksi