JAKARTA - Seleksi pejabat dengan sistem lelang ala Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan segera diterapkan. Rencananya, proses lelang tersebut dimulai pertengahan bulan ini.
Jokowi menjelaskan, mekanisme lelang jabatan berbeda dengan lelang barang. Jabatan yang kosong tidak dijual kepada penawar tertinggi. Dalam lelang jabatan, imbuh dia, para kandidat yang hendak mengisi suatu jabatan diharuskan menyerahkan rancangan program kerja miliknya.
"Jangan dibayangkan kayak lelang barang. Ini menyampaikan proposal, kalau dalam perusahaan itu namanya bisnis plan. Ini menyampaikan performa plan," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (4/1).
Kandidat juga akan dinilai berdasarkan kinerjanya selama ini. Para kandidat yang kinerjanya dibawah standar akan langsung dicoret dari lelang.
Untuk itu, Jokowi merancang index kepuasan publik sebagai standar baku penilaian.
"sehingga kita punya bahan klo performa nya ga baik. Lho rekomendasi indeksnya hanya segini tetap menyampaikan proposal? Dimanapun yg namanya pengalaman tetap harus dilihat," terangnya.
Selanjutnya, para peserta lelang juga harus melalui fit and proper test yang dilakukan oleh tim khusus. Setelah semua tahapan dijalani, tim akan menyerahkan rekomendasi kepada gubernur sebagai dasar pengambilan keputusan.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, sistem ini dirancang agar para pejabat pemprov DKI termotivasi untuk berprestasi. Selain itu, sistem ini juga menjamin transparansi dalam pemlihan pejabat. Karena, didasari pada kompetisi terbuka.
"Tapi ingat ini hanya utk pns, dan hanya yg punya kepangkatan yg sudah dimungkinkan utk itu. Dan oleh aturan kepagawaian sudah dimungkinkan," pungkasnya. (dil/jpnn)
Jokowi menjelaskan, mekanisme lelang jabatan berbeda dengan lelang barang. Jabatan yang kosong tidak dijual kepada penawar tertinggi. Dalam lelang jabatan, imbuh dia, para kandidat yang hendak mengisi suatu jabatan diharuskan menyerahkan rancangan program kerja miliknya.
"Jangan dibayangkan kayak lelang barang. Ini menyampaikan proposal, kalau dalam perusahaan itu namanya bisnis plan. Ini menyampaikan performa plan," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (4/1).
Kandidat juga akan dinilai berdasarkan kinerjanya selama ini. Para kandidat yang kinerjanya dibawah standar akan langsung dicoret dari lelang.
Untuk itu, Jokowi merancang index kepuasan publik sebagai standar baku penilaian.
"sehingga kita punya bahan klo performa nya ga baik. Lho rekomendasi indeksnya hanya segini tetap menyampaikan proposal? Dimanapun yg namanya pengalaman tetap harus dilihat," terangnya.
Selanjutnya, para peserta lelang juga harus melalui fit and proper test yang dilakukan oleh tim khusus. Setelah semua tahapan dijalani, tim akan menyerahkan rekomendasi kepada gubernur sebagai dasar pengambilan keputusan.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, sistem ini dirancang agar para pejabat pemprov DKI termotivasi untuk berprestasi. Selain itu, sistem ini juga menjamin transparansi dalam pemlihan pejabat. Karena, didasari pada kompetisi terbuka.
"Tapi ingat ini hanya utk pns, dan hanya yg punya kepangkatan yg sudah dimungkinkan utk itu. Dan oleh aturan kepagawaian sudah dimungkinkan," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nanan Tak Ingin HDCI Seperti Parpol Suka Ribut
Redaktur : Tim Redaksi