jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi telah menutup pendaftaran lelang jabatan eselon I dan II pada Jumat (5/1) lalu.
Lelang jabatan yang juga terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) kementerian/lembaga di luar Kementan tersebut ramai peminat.
BACA JUGA: Pakar Dukung Langkah Kementan Mempermudah Regulasi Terkait Pengambilan Pupuk Subsidi
Berdasarkan data yang direkap Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, total peserta yang mengikuti lelang adalah 433 orang.
Sebanyak 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan eselon I dan sebanyak 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan eselon II.
BACA JUGA: Mentan Amran Dampingi Jokowi Kunjungi Pusat Perbelanjaan di Banyumas
”Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian atau lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam keterangan resminya, Senin (8/1).
Menurut Kuntoro, sebanyak 30 orang dari kementerian atau lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.
BACA JUGA: Selamat, Kementan Raih Penghargaan Kategori Website Terbaik di Ajang IDIA Awards 2023
Setelah pendaftaran resmi ditutup, Kementan akan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi.
Kemudian untuk tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen., baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama.
Kuntoro mengemukakan lelang jabatan untuk pejabat eselon I dan II lingkup Kementan ini seperti disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman adalah untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih.
Selain itu, lanjut dia, sebagai penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong.
Mentan Amran secara tegas memerintahkan proses lelang untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pak Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional,
Diharapkan melalui independensi Tim Pansel akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan.
Pada periode jabatan sebelumnya sebagai Mentan yakni 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan.
Ketegasan Amran tersebut membuahkan hasil, yakni Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada tahun 2017,2019. dan 2020.
Sebagai bentuk dari komitmennya mencegah praktik KKN, selama kepemimpinannya periode 2014 – 2019, Mentan Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan.
Selain itu, Mentan Amran juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.
Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan KPK pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada Desember 2017 dalam Kategori 'Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik'. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi