jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menjamin keamanan pengelolaan informasi dan sistem pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditangani Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Jaminan tersebut dikemukakan Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi kepada Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, sesaat setelah penandatanganan nota kesepahaman penjaminan keamanan informasi pada sistem dan komunikasi antara BNP2TKI dan Lemsaneg di Jakarta, Rabu (11/9).
BACA JUGA: Ikut Konvensi, Marzuki Diuntungkan Jabatan Ketua DPR RI
Djoko mengatakan, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001, Lemsaneg berkewajiban dalam tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kegiatan persandian di BNP2TKI. Karena lembaga tersebut merupakan bagian dari lembaga negara.
“Nah terkait fasilitasi dan pembinaan kegiatan persandian ini, Lemsaneg siap meminjamkan personelnya ke BNP2TKI, serta melakukan transfer pengetahuan dan pembinaan persandian kepada personil atau karyawan BNP2TKI,” katanya.
BACA JUGA: Kejagung Tangkap DPO Korupsi Kefamenanu di Surabaya
Karena itu usai ditandatanganinya MoU, kedua belah pihak kata Djoko, akan secepatnya melakukan penandatanganan perjanjian teknis. Sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret.
Karena teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi kebutuhan yang secara terus-menerus harus ter-update penggunaannya, sesuai perkembangan teknologi yang ada.
BACA JUGA: Ikut Konvensi, Sarundajang Percaya Diri Wakili KTI
“Bahwa semakin canggih teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan, tentunya akan membantu dalam efektifitas dan efisiensi penyelesaian tugas yang ditanganinya," katanya.
Di sisi lain, Djoko juga menyadari, BNP2TKI merupakan institusi yang dibentuk dan dipercaya pemerintah meningkatkan devisa negara. Di mana dalam melaksanakan peran tersebut, BNP2TKI sangat memerlukan pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.
“Itulah sebabnya sesuai tugas dan kewenangan yang ada, Lembaga Sandi Negara berkewajiban memberi dukungan persandian bagi BNP2TKI. Agar infrastruktur maupun sistem komunikasi dan informasi yang telah dikelola dapat terjamin keamanannya, termasuk didalamnya pengamanan content-nya,” kata Djoko.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sempat Cari Hakim Tipikor Palu di Semarang
Redaktur : Tim Redaksi