jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dirinya lengser sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Pria yang karib disapa Jokowi itu menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang.
BACA JUGA: Elite Partai Garuda: Jokowi Bukan Petugas Partai tetapi Presiden RI
"IKN ini ada undang-undangnya. Undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apa lagi yang mau ditanyakan? 93 persen lho," kata Presiden disela kegiatannya meninjau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintahan saat ini adalah menyiapkan pembangunan Istana serta kantor Presiden dan Wakil Presiden, kementerian, termasuk juga listrik, air dan infrastruktur dasar.
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Menguat karena Dapat Limpahan Suara Loyalis Jokowi di Jawa Timur
Pemerintah juga mempercepat masuknya investor swasta dan dunia usaha.
Menurutnya, sejak dua-tiga bulan lalu sudah mulai dibangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah hingga pusat latihan sepak bola.
Presiden mengatakan sampai dengan Desember akan ada realisasi pembangunan senilai Rp 45 triliun.
"Tetapi memang ini sekali lagi bukan proyek untuk tahun depan. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 tahun, kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20 persen anggaran dari APBN, 80 persen dari private sector," terangnya.
Jokowi mengatakan infrastruktur listrik di IKN juga sudah siap. Presiden juga meminta agar IKN menjadi ibu kota yang indah dan rapi.
"Bawah tanah semuanya kabelnya," ucap Presiden Jokowi.(antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul