jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Hal itu dilakukan, karena Indonesia merupakan produsen terbesar sekaligus pemilik cadangan utama nikel dunia.
BACA JUGA: Anindya Bakrie Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Era Prabowo – Gibran
Dia menyebut dari total 130 juta ton cadangan nikel dunia, sebanyak 55 juta ton atau setara 42 persennya tersimpan di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi Energi DPR itu mengatakan aecara perhitungan ekonomi, ekspor nikel pada 2023, Indonesia mendapat Rp 106,59 triliun.
BACA JUGA: Prabowo Pengin Ekonomi Tumbuh 8 Persen? Ini Saran dari Dradjad Wibowo
“Tantangannya, bagaimana memastikan pemerintah Indonesia ke depannya melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” ucap Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (30/9).
Seiring dengan larangan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020, industri pengolahan hasil tambang atau smelter nikel bermunculan di Indonesia.
BACA JUGA: KEM Optimistis Usaha Lestari Bisa Bantu Wujudkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Tim Prabowo-Gibran juga mengklaim bahwa peningkatan kapasitas smelter berdampak signifikan bagi peningkatan produksi dan pasokan nikel Indonesia di pasar global.
Pada 2023, pasokan nikel Indonesia membanjiri 55 persen pasokan global dan diperkirakan naik menjadi 64 persen sepanjang 2024.
Riset Katadata Insight Center mencatat dalam kurun 5-10 tahun ke depan, pasokan nikel dari Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan mendominasi.
Menurut Eddy, hilirisasi mineral, terutama nikel, bukan hanya strategis untuk meningkatkan nilai tambah, melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik.
“Indonesia berpotensi besar untuk memimpin pasar global hilirisasi nikel, termasuk baterai untuk kendaraan listrik. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik,” ucap Eddy.
Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan proses hilirisasi nikel dan transisi energi agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Terutama dalam hal penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Chief Content Officer & Co-Founder Katadata Heri Susanto memaparkan hasil riset KIC bahwa lonjakan smelter diikuti pembangunan PLTU yang mengutamakan energi dari PLTU Captive sebanyak 14,5 GW.
Heri menjelaskan kondisi ini bisa mempersulit target penurunan emisi pada 2030.
Karena itu, KIC mengajukan beberapa rekomendasi agar hilirisasi nikel dijalankan secara berkelanjutan.
Pertama, moratorium dan pengendalian investasi smelter nikel.
Hal itu diperlukan untuk mengatur supply dan demand nikel dunia agar Indonesia menikmati nilai tambah secara optimal dan cadangan nikel tidak cepat habis.
Kedua, mengadopsi energi terbarukan untuk menekan emisi pengelolaan smelter. Untuk itu, pemerintah perlu merevisi Perpres 112 Tahun 2022 yang mendorong pengelolaan smelter dengan menggunakan energi batu bara diganti dengan energi terbarukan.
Ketiga, mengundang investor yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan.
Keempat, memastikan reklamasi lahan pasca tambang untuk mengatasi deforestasi.
Kelima, meningkatkan hilirisasi nikel menjadi industrialisasi nikel, seperti produksi baterai kendaraan listrik.
Plt Direktur Program Koaksi Indra Sari Wardhani sebagai perwakilan dari Koalisi Transisi Bersih menyampaikan perlu ada tindak lanjut revisi Perpres 112/2022 dengan merumuskan draf peta jalan pensiun dini batu bara termasuk safeguard.
"Termasuk menjadikan ESG sebagai persyaratan mendapatkan izin investasi, pemenuhan biofuel dan tidak boleh dengan deforestasi,” kata Indra. (mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Elvi Robiatul