jpnn.com, BALI - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Parlemen Indonesia dan Afrika sepakat bersinergi untuk memerangi wabah monkey pox (Mpox) atau cacar monyet yang tengah menjadi perhatian dunia.
Kesepakatan itu turut menjadi kesimpulan dalam Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang dihelat DPR RI.
BACA JUGA: Puan: Forum Parlemen RI-Afrika Sepakati Kerja Sama Mulai dari Kesehatan Hingga Ketahanan Pangan
“Kami tadi bersepakat memerangi Mpox, yang bukan hanya menyebar di Afrika dan Indonesia, tetapi juga di dunia,” ujar Puan Maharani seusai konferensi IAPF yang diselenggarakan di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/24).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menegaskan parlemen dapat berperan dalam mengatasi berbagai isu global dan regional dengan jalur diplomasi damai.
BACA JUGA: Tutup Forum Parlemen RI-Afrika, Puan: Lawan Kebijakan yang Hambat Kemajuan Negara Berkembang
Termasuk, kata Puan, pada isu kesehatan Mpox yang telah dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global.
"Mpox menyebar bukan hanya di Afrika dan Indonesia, tetapi juga di dunia,” ujar Puan.
Dalam upaya mengurangi penyebaran Mpox di Tanah Air, pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah pencegahan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap pintu masuk internasional.
Pemeriksaan tersebut meliputi pemasangan thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang, terutama mereka yang baru tiba dari luar negeri.
Lewat IAPF, DPR bersama parlemen dari negara-negara Afrika pun sepakat mendorong pemerintah masing-masing negara untuk melakukan serangkaian langkah antisipasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat mereka dari Mpox.
Puan menyatakan akan meminta pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk Afrika.
“Kami segera meminta kepada Pemerintah untuk segera kerja sama dengan negara-negara lain, bukan cuma Afrika dan Indonesia tapi negara lain yang bisa menjaga perlintasan yang ada yang dianggap ini bisa menyebarkan virus tersebut secara konkret. Hal-hal sepeti itu yang akan kita lakukan bersama,” papar Puan.
Meskipun saat ini Pemerintah telah mengaktifkan kembali Electronic Surveillance Card atau dahulu dikenal sebagai Peduli Lindungi, Puan menyatakan pemerintah tetap harus melakuan skrining kesehatan akurat bagi setiap kedatangan orang dari luar negeri.
“Kalau di Indonesia kan secara konkret kita sudah melakukan skrining kesehatan untuk setiap kedatangan dan tentu saja ini jangan menjadi satu isu baru seperti kemarin Covid,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Puan juga meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi dan mengantisipasi wabah Mpox seperti yang telah disepakati melalui IAPF.
"Karena ini sudah mulai terjadi, sehingga kami meminta tindak lanjut secara konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi. Tadi juga negara-negara Afrika dalam hal-hal yang disampaikan juga menyepakati hal tersebut," terang Puan.
Data terbaru dari Kongo menunjukkan, sekitar 70 persen dari 14.901 pasien yang terinfeksi Mpox adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun.
Lebih dari 321 anak bahkan meninggal dunia. WHO menyebut, anak-anak berisiko lebih tinggi terkena Mpox dalam kondisi parah dibandingkan orang dewasa.
Di Indonesia sendiri, data Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) mengungkap penyakit cacar monyet atau Mpox sudah sebanyak 88 kasus selama 2022-2024. Rinciannya adalah 74 kasus hingga 2023, dan 14 kasus di 2024.
Mpox memiliki masa inkubasi sekitar 3 hingga 17 hari. Juga sejumlah gejala yang dapat diperhatikan oleh masyarakat yaitu Ruam di tangan, kaki, dada, wajah, atau mulut atau di dekat alat kelamin, termasuk penis, testis, labia, vagina, dan anus, demam, panas dingin, pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan, nyeri otot dan sakit punggung, sakit kepala dan gejala pernafasan (misalnya sakit tenggorokan, hidung tersumbat, atau batuk).
Terkait penanganan Mpox, Ketua Parlemen Zimbabwe, Jacob Mudenda sebagai perwakilan parlemen Afrika saat pembukaan IAPF meminta kerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi penyakit tersebut.
“Dari penerapan protokol kesehatan hingga pengadaan vaksin,” kata Jacob Mudenda.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari