jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya agar pesan-pesan sosialisasi tentang bagaimana menjadi pemilih cerdas dan sehat bisa disampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
BACA JUGA: Pilkada Serentak 2020, Kominfo Sosialisasikan Pemilih Cerdas
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyampaikan KIM merupakan mitra strategis pemerintah sebagai motor penggerak yang mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan cerdas dalam Pemilihan Serentak 2020.
“KIM bertugas mengajak masyarakat agar tetap memperhatikan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun dalam euphoria pemilihan kepala daerah. Prinsip dasar pemilihan selain memilih adalah pemilih tetap sehat,” kata Widodo, Selasa (10/11).
BACA JUGA: Wanita di Video Begituan Mirip Gisel Diduga Sedang Mabuk
KIM juga berperan menjaga iklim politik lokal tetap damai dengan cara mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan keguyuban warga negara selama Pemilihan. Menurutnya, siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah merupakan pilihan masyarakat dan produk dari demokrasi sehingga harus dihargai dan diapresiasi.
“Pemimpin yang lahir itu adalah refleksi dari yang dipimpin, cerminan dari masyarakat. Mari kita menggunakan hak pilih kita agar mendapat pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita. Jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang sehat dan pemilih yang damai,” tuturnya.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Ingatkan Masyarakat untuk Tetap Jalankan Protokol Kesehatan
Selain berupaya mendorong partisipasi publik pada Pemilihan di tengah pandemi, pemerintah juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat yang terlibat turut mengoptimalkan media digital dalam seluruh kegiatan Pemilihan.
Semangat pemanfaatan media digital ini disambut baik oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu. KPU telah mengurangi kegiatan yang berpotensi menghadirkan massa untuk kemudian beralih ke penggunaan media sosial atau media digital, misalnya saat menggelar pengundian nomor urut paslon.
“Biasanya KPU menghadirkan paslon dan massanya, lalu (pengundian nomor urut) akan ada kemeriahan. Tetapi berkaca pada pengalaman masa pendaftaran yang banyak terjadi pelanggaran, maka kita mengatur pengundian nomor urut hanya dihadiri LO nya saja. Bagaimana akses publik? Maka KPU menyediakan live streaming di berbagai platform digital, agar masyarakat di daerah setempat tetap bisa menyaksikan,” ujar Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.
Di sisi lain terkait pengamanan, Mabes Polri menyatakan siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Serentak 2020.
“Kami membantu KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sesuai perintah Kapolri, kami akan mengerahkan 2/3 kekuatan Polri untuk mendukung jalannya Pilkada 2020. Menjelang nanti mendekati hari H, Kapolri juga akan memimpin apel akbar di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada untuk memastikan kesiapan personil,” tandas Kombes Tjahyono Saputro, Kabag Yaninfodok, Biro PID, Divisi Humas Polri.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy