"Tertundanya pelimpahan berkas perkara untuk kesekian kalinya ini menunjukan KPK ragu-ragu.," terang kuasa hukum LHI, M. Assegaf pada Jawa Pos. Menurut dia, bukti yang dimiliki KPK sepertinya kurang menyakinkan untuk dibawa ke persidangan.
Assegaf menyatakan jika dikaitkan dengan uang suap Rp 1 Miliar yang telah diterima Ahmad Fathanah, maka unsur pidana korupsi yang disempatkan ke kliennya sangat lemah.
"Uang Rp 1 Miliar itu kan tidak diserahkan ke Pak Lutfhi. Kalau pun ada rekaman pembicaraan dengan Fathanah, ya anda bisa nilai sendirilah Fathanah itu orangnya bagaimana ?" paparnya.
Seperti diketahui, saat tangkap tangan dilakukan KPK pada akhir Januari lalu ikut diamankan Rp 1 miliar dari Fathanah. Kabarnya, uang itu akan diberikan kepada LHI yang saat itu masih menjabat sebagai presiden PKS. Namun, dalam sidang Fathanah mengaku kalau uang itu dia gunakan sendiri dari yang seharusnya untuk membuat seminar.
Lanjut Assegaf, sangat patut diduga Fathanah sebenarnya berniat membohongi Dirut PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Saat terkait rekaman pembicaraan Fathanah dan LHI yang membahas soal uang, Assegaf masih saja membela kliennya. Dengan statusnya sebagai makelar, menurut Assegat apa yang dilakukan Fathanah tak lebih hanya jual omongan.
Tidak cukup bukti itu yang kemudian membuat KPK mengkait-kaitkan LHI dengan masalah perempuan, salah satunya munculnya nama Darin Mumtazah. "Apakah soal Darin itu bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat untuk menjerat Pak Lutfhi dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)?," tanya Assegaf.
Munculnya nama Darin itu, menurut Assegaf ada upaya menggiring opini bahwa LHI memiliki moral yang tidak baik. "Ini pembunuhan karakter bagi Pak Lutfhi maupun PKS," paparnya.
Ucapakan Assegaf itu terkesan emosional, sebab dia sendiri mengaku hingga kini belum menemui LHI untuk membicarakan terkait Darin. "Nama Darin itu kan baru dimunculkan akhir-akhir minggu ini. Saya terakhir ketemu Pak Lutfhi sekitar seminggu lalu," jelasnya.
Terpisah, ketua KPK Abraham Samad mengatakan tidak masalah dengan keraguan itu atau tudingan lain seperti berbohong dalam kasus itu. Dia kembali menyatakan tidak ada masalah dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. "Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang jelas kami punya bukti dan fakta soal kasus ini," terangnya.
Dia menuturkan kalau mundurnya pemberkasan yang harusnya selesai pada pekan lalu hanya soal teknis pemberkasan. Tidak ada masalah dengan barang bukti karena Samad menyebut sudah ada banyak bukti di tangan. Meski dia tidak menampik kalau ada kemungkinan penyitaan terhadap aset LHI maupun Fathanah.
"Kayaknya kita enggak bisa berandai-andai. Bisa jadi tidak ada lagi, yang ada sudah disita kan," jawabnya saat ditanya aset apalagi yang akan disita.
Terkait Darin, Samad mengaku tak tahu pasti dengan sosok siswi SMK itu. Namun, dia mengatakan kalau masih dibawah umur pasti akan diberikan treatment yang berbeda saat pemintaan keterangan. Termasuk opsi memeriksa yang bersangkutan di rumah. Dia memastikan penyidik komit member perlindungan pada saksi dibawa umur.
Wakil Ketua Bambang Widjojanto juga menampik tudingan Fahri Hamzah yang menyebut terungkapnya para perempuan dibalik kasus suap impor daging sapi hanya bagian dari sebuah festival. Pria yang akrab disapa BW itu memastikan apa yang disampaikan Fahri tidak benar.
"Kalau orang tidak paham hukum wajar berkomentar seperti itu. Bisa dilihat dalam kasus Djoko Susilo," katanya. Dia menyebut seperti itu karena modus pencucian uang yang kerap digunakan adalah melalui para perempuan. Di kasus Irjen Djoko Susilo misalnya, banyak aliran ke istri-istrinya dalam bentuk uang, rumah, hingga SPBU. (gun/dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bekas Mantri Pol PP yang Melompat ke Politik
Redaktur : Tim Redaksi