jpnn.com, NAYPIDAW - Ratusan kelompok masyarakat sipil Myanmar menolak penunjukan utusan khusus oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan mengatakan organisasi regional seharusnya berkonsultasi dengan penentang junta yang berkuasa dan pihak-pihak lain.
Para menteri luar negeri ASEAN pada Rabu (4/8) menunjuk Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Ia akan ditugaskan untuk mencoba menyelesaikan krisis di Myanmar dengan membuka dialog dan mengawasi bantuan kemanusiaan.
BACA JUGA: PBB Tagih Janji ASEAN Menyelesaikan Krisis di Myanmar
"CSO Myanmar (organisasi masyarakat sipil) mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap ASEAN dan kurangnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan kelambanan mereka dalam menghadapi beberapa kejahatan paling keji yang dilakukan di kawasan itu," demikian isi pernyataan dari 413 kelompok masyarakat sipil, Jumat.
Baik Sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam belum berkomentar. Militer Myanmar juga tidak menanggapi permintaan dari Reuters untuk berkomentar.
BACA JUGA: Indonesia Pastikan ASEAN Tidak Mengakui Rezim Kudeta di Myanmar
Kelompok-kelompok Myanmar mengatakan bahwa Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh penentang junta juga harus diajak berkonsultasi mengenai penunjukan tersebut.
Belum ada komentar dari NUG tentang penunjukan utusan itu.
BACA JUGA: Kabar Buruk untuk Kubu Pro-Demokrasi, Militer Myanmar Kini Didukung Rusia
Pemerintah yang dipimpin oleh panglima militer dan perdana menteri Min Aung Hlaing telah menyetujui penunjukan sang utusan, menurut laporan media yang dikendalikan pemerintah.
Myanmar berada dalam kekacauan politik sejak tentara pada 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintah sipil terpilih Aung San Suu Kyi.
Sudah ratusan orang tewas ketika militer menindak aksi protes oposisi, dan dalam bentrokan antara tentara dan pasukan pertahanan masyarakat setempat --yang bersenjata ringan dan sering berkumpul secara mendadak. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil